Waldi : Pengangkatan 31 Pejabat Sarolangun Sesuai Undang Undang dan Prosedur

140

SAROLANGUN- Bupati Sarolangun Drs H. Cek Endra diwakili Wakil Bupati Sarolangun H. Hilallatil Badri melantik 31 Pejabat Eselon III dan IV untuk menduduki jabatan yang kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, Pelantikan dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22:15 WIB, beberapa hari yang lalu Selasa (7/1/2020)

Terkait hal ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri (Waldi) mengatakan bahwa pelaksanaan Pelantikan sesuai Undang Undang dan prosedur yang berlaku, serta tidak ada aturan dan peosedur yang dilanggar.

Dijelaskannya, yang menjadi dasar adalah Undang Undang ASN dan Undang Undang Pilkada serta Surat edaran Bawaslu, dan sebagaimana dketahui Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra akan mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi periode 2020-2024.

Lanjut Waldi, dari surat edaran Bawaslu diketahui bahwasanya Pejabat Petahana yang ikut dalam Pilkada 2020 dilarang mengangkat atau memberhentikan Pejabat (ASN) enam bulan sebelum penetapan calon tetap peserta Pilkada oleh KPU, yang berarti batas akhir pengangkatan atau pemberhentian pejabat (ASN) adalah tanggal 7 Januari 2020.

“Dasar kita jelas, Pengangkatan 31 Pejabat sesuai Undang Undang ASN dan Undang Undang Pilkada serta melaksanakan surat edaran Bawaslu,” kata Waldi, Jumat (10/1/2020) di ruangan kerjanya.

Terkait adanya pemberitaan salah satu media online yang meyebut pihak BKPSDM tidak ada koordinasi dengan DPRD Sarolangun yang membidangi kepegawaian, Waldi menyebut sudah berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

“Tidak ada prosedur yang dilanggar, kita sudah berkoordinasi dengan semua “leading sector” sesuai aturan yang berlaku,” jelas Waldi.

Waldi menambahkan, pelantikan yang dilakukan pada malam hari di hari terakhir batas waktu, dikarenakan waktu yang singkat, sementara banyak hal teknis yang harus dipersiapkan, dan tidak ada larangan pelantikan dilakukan pada malam hari.

“Secara teknis banyak yang harus kita persiapkan, tidak ada larangan pelantikan dilakukan pada malam hari, kalau pelantikan ditunda, akan terjadi kekosongan selama sembilan bulan,” pungkas Waldi. (*)

(Abah Agus)