Tuntutan Pekerja PT Balsa, Bukti Perusahaan Abaikan Hak Pekerja

263

Foto: Bahan Baku produksi PT Balsa Mandala Persada, Pelawan-Sarolangun

SAROLANGUN- PT. Balsa Mandala Persada (PT. Balsa) yang berlokasi di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi diresmikan pada bulan Februari 2019, belum lama diresmikan, sempat berhenti beberapa bulan dan beroperasi kembali pada bulan Desember 2019 yang lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pekerja yang berharap dibayar dengan upah yang layak, ternyata Perusahaan hanya mebayar Rp 50 ribu per hari, upah di bawah standar UMP (Upah Minimal Provinsi) dan tidak adanya fasilitas kerja bagi Pekerja serta tidak ada Asuransi BPJS ketenaga kerja, dengan alasan karena Perusahaan baru beroperasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Pekerja melaporkan PT Balsa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sarolangun dan telah dilakukan mediasi antara Pekerja dengan Pihak Perusahaan yang dipimpin Kepala Dinas (Kadis) Solahuddin Nopri, Kamis kemarin (13/2/2020).

Pihak Pertama Wahyu P, HRD PT Balsa Mandala Persada dan Pihak Kedua Paisol, Dkk atas nama Pekerja PT Balsa Mandala Persada, menghasilkan kesepakatan dengan perundingan kedua belah pihak yang ditulis dalam sebuah berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak, Camat Pelawan dan Kadis Nakertrans Solahuddin Nopri, SH.

Dari 6 (enam) poin kesepakatan, terdapat 5 (lima) kesepakatan dan tuntutan yang dapat diartikan sebuah bukti bahwa Pihak Pertama (PT Balsa) selama ini mengabaikan hak-hak Pekerja.

Kesepakatan (1) Pihak Pertama Wajib membuat Perjanjian kerja, (2) Pihak Pertama Wajib mengikutkan Pekerja ke Program BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan (3) Pihak Pertama Wajib memberikan pelindung diri kepada Pekerja secara cuma-cuma tanpa dipotong gaji, dan mengesahkan objek peralatan K 3.

Selanjutnya kesepakatan (4) Pihak Pertama Wajib membayar upah sesuai UMP (5) Pihak Pertama Wajib melaksanakan ketentuan jam kerja.

Dan kesepakatan (6) Pihak Pertama Wajib menindak lanjuti tuntutan paling lambat tanggal.29 Februari tahun 2020.

Tuntutan Pekerja dapat dinilai bukan hal yang berlebihan, hanya merupakan hal yang wajar dan semestinya dan sesuai aturan ketenaga kerjaan yang berlaku.

“Kita ingin Perusahaan ini berjalan sesuai aturan, namun pada prinsipnya mereka (Perusahaan) siap, tapi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan,” terang Kadis Nakerttans Solahuddin Nopri, SH.

Ditanya, apabila Perusahaan tidak memenuhi kesepakatan yang merupakan tuntutan Pekerja, Kadis mengatakan akan ada langkah-langkah selanjutnya.

“Kalau tuntutan Pekerja ini tidak dipenuhi Perusahaan, tentu ada langkah-langkah selanjutnya, ditindak atau kalau perlu ditutup,” pungkas Kadis. (*)

(Abah Agus)