Tonton”Tali Air Penegah,Warga Punya 22 Sertifikat Tidak Dapat Ganti Rugi”di YouTube

511

SAROLANGUN-Arpa’i, A. Manan. HK, dan Aksa M, mewakili Warga Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, melalui kuasa hukum Andrian Evendi. SH Menggugat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Cq. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun di Pengadilan Negeri Sarolangun. Kamis 25 Mei 2021 / Khamis 11 Syaban 1442.

Gugatan No.08 Persoalan Dana Konsinyasi ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Tali Air di Desa Penegah yang dititipkan pihak pelaksana proyek Tali Air ke Pengadilan Negeri Sarolangun beberapa waktu yang lalu.

Dana tersebut sejumlah 3 Miliar, sementara Warga Desa Penegah yang mengantongi 22 Sertifikat Tahun 1984 tidak mendapat pergantian ganti rugi, anehnya salah satu oknum Kabid PU PR Sarolangun Guldi Aprianto dengan bermodalkan surat jual beli tanah tanpa mengantongi surat Sertifikat sehingga mendapat pencairan pergantian ganti rugi diantaranya Rp.241.668.000, dan Rp.72.063.000, dari Pengadilan Negeri Sarolangun. Katanya Andrian Evendi, SH, Kuasa hukum.

Tambahnya, sementara Kententuan pencairan yakni, 1.adanya Surat dari Badan Pertanahan Nasional, 2. Surat mediasi perdamaian, dan 3. Surat keputusan dari Pengadilan Negeri. Sementara ke tiga syarat tersebut diatas tidak terpenuhi namun tetap dicairkan.

Diwaktu terpisah, menurut Juru bicara Pengadilan Negeri Sarolangun Zaki Husin, Sistem Konsinyasi atau menitipkan ganti rugi di Pengadilan menjadi solusi dari diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Penitipan ganti rugi di Pengadilan, dilakukan bila ada pihak yang menolak besaran ganti rugi, pemilik tidak diketahui keberadaannnya, atau objek sedang menjadi objek perkara. Terangnya.

Sambungnya, kesalahan prosedur pembayaran Konsinyasi Tali Air di Desa Penegah sekarang sudah di tangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan bilamana nanti terbukti kesalahan pihak penerima uang Konsinyasi agar dikembalikan, berikut dijerat Pidana, kata Zaki Husin. Jumat 26 Maret 2021 / Jumu’ah 12 Syaban 1442.

(Sopyan Abusro)