Tonton “Himbau, TaLiHi: Stop Bangunan Danau Situ Embung Pauh, Lengkapi AMDAL” di YouTube

81

SAROLANGUN – Masyarakat pencinta Tataruang Lingkungan Hidup (Ta Li Hi) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi-Indonesia menghimbau kepada pimpinan PT. PILI AND TRI TUNAS melalui Surat Nomor: 01/06/BH/TaLiHi/IX/2019 agar menangguhkan kegiatan pembangunan Danau SITU EMBUNG PAUH.

Menurut Ketua Tataruang Lingkungan Hidup (TaLiHi) Kabupaten Sarolangun Sopyan Abusro, diduga pembangunan Danau Situ Embung Pauh yang terletak di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi-Indonesia tidak mengantongi Izin AMDAL Lingkungan Hidup dan AMDAL Lalulintas.

Sementara bangunan tersebut di biayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan nilai Rp.19.802.140.000, dengan durasi pekerjaan 210 hari kalender, dengan luas 10 Hektare, sudah dikerjakan beberapa bulan yang lalu.

Semestinya pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah mengantongi AMDAL Lingkungan Hidup dan AMDAL LALULINTAS, ujarnya. Senin (09/09/2019).

Namun di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang WAjib MEMILIKI AMDAL wajib memiliki izin lingkungan.

Akui Sopyan Abusro kami sudah menghimbau kepada PT. PILI AND TRI TUNAS melalui surat Nomor: 01/06/BH/TaLiHi/IX/2019. Agar menangguhkan giatan pembangunan Danau Situ Embung Pauh sebelum mengantongi Izin AMDAL LINGKUNGAN HIDUP dan AMDAL LALULINTAS.

Dengan tembusan surat:
1. Kepada Yth Gubernur Jambi
2. Kepada Yth Bupati Sarolangun
3. Kepada Yth DLH
4. Kepada Yth Dinas Perhubungan
5. Kepada YTh Pu dan PERA
6. Kepada Yth Kesbangpol
7. Kepada Yth Camat Pauh dan
8. Arsip.

Di tempat yang berbeda Kadis Lingkungan Hidup Sarolangun, Selasa (20/08/2019) yang lalu membenarkan Pembangunan Embung Pauh tidak mengantongi izin AMDAL Lingkungan Hidup. Pasalnya Dinas Lingkungan hidup pernah mempertanyakan melalui surat resmi tentang Izin AMDAL Lingkungan Hidup, bertepatan pada hari itu keberadaan netizenews.co.id di ruang kerja Kadis Lingkungan Hidup Sarolangun menerima surat balasan dari PT. PILI AND TRI TUNAS. Dan ternyata dalam bunyi surat agar di terbitkan izin UKL / UPL, kata Deshendri.

Demikian halnya dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Ir. Endang Nasir mengatakan, pembangunan Danau Situ Embung Pauh di duga keras tidak mengantongi izin AMDAL LALULILTAS, pasalnya bangunan tersebut di pinggir jalan Nasional itu wajib mengantongi izin AMDAL Lalulintas, sampai saat ini Dinas Perhubungan belum pernah mendapat surat pemberitahuan, tegasnya.

Berbeda dengan tokoh masyarakat dan mantan Kepala Dinas Perkim Sarolangun yang pernah meraih ADIPURA H. ABDURRAHMAN, pembangunan yang menelan biaya miliaran rupiah itu wajib mengantongi Izin AMDAL Lingkungan Hidup, berbeda dengan pabrik Tempe atau pabrik Tahu cukup dengan mengantongi izin UKL / UPL, katanya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Paragraf 7
Perizinan
Pasal 36

Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Afdol)