Sopyan Abusro : Diduga Pungli Dana TPP Pegawai Dinas TPHP. Saber Pungli Agar Menindak Tegas

112

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN – Diduga telah terjadi pengutan liar (Pungli) Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pangan (TPHP) Kabupaten Sarolangun.

Pengawai Dinas TPHP dengan jumlah lebih kurang 150 orang di pungut perbulannya dengan berpariasi, perorangnya di mulai para stap sebasar Rp. 10.000, golongan III Rp. 15.000, dan golongan IV Rp. 25.000.

Saat di konfirmasi Kasubag Keuangan TPHP Rosmiwati di ruang kerjanya, Senin (07/05/2018), membenarkan tentang pungutan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap pegawai dinas TPHP Kabupaten Sarolangun dan ada sebagian bagi pegawai yang belum mengambil uang Tunjangan Penghasilan Pegawai, sehingga uang yang dipungut belum tau jumlah keseluruhannya, akunya.

Menurut Rosmiwati, pengutan tersebut sudah kesepakatan para petinggi Dinas TPHP beberapa waktu yang lalu, adapun tujuannya untuk kesejahteraan para pegawai itu sendiri, contohnya ketika ada salah satu pegawai sedang keadaan sakit atau melahirkan, maka dana tersebut dapat meringankan beban bagi pegawai itu sendiri, kata Rosmiwati.

Berbeda dengan pengakuan pegawai TPHP yang tidak mau disebut namanya, “adanya pungutan terhadap dirinya merasa tidak ikhlas, karena setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau lebih dikenal kartu BPJS yang sudah dipotong dari hasil gaji perbulannya, dengan adanya tambahan potongan tersebut menjadi beban bagi kami, karena apabila kami menolak untuk dipotong kami tidak kuasa untuk menolak, sementara uang TPP sangat kami butuhkan” tergasnya.

Tambahnya, Saya berharap kepada Kasubag keuangan agar pungutan tersebut dapat dihentikan dan uang kami yang sudah dipungut agar dikembalikan kepada haknya, harapnya.

Ketua LSM KPK Sopyan Abusro berharap kepada tiem Sabel Pungli Kabupaten Sarolangun agar dapat menindak dengan tegas persoalan tersebut, menurut hemat kami keputusan para petinggi Dinas TPHP Kabupaten Sarolangun adalah merupakan keputusan sepihak yang mengakibat kerugian terhadap bawahannya.

(Sopyan Abusro)