Sidang Paripurna Tingkat 1 Ranperda DPRD Kab. Sarolangun Turunan PP 18 Tentang Hak Keuangan dan administrarif Anggota DPRD

36

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun mengelar sidang paripurna tingkat 1 penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang turunan PP No 18 hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sarolangun, rabu (2/8/2017).

Dalam acara tersebut dipimpin H. Hapis Mahmudin, dihadiri Bupati Kab. Sarolangun Drs H. Cek Endra, Wakil Bupati Kab. Sarolangun H. Hilallatil Badri, unsur Forkompimda, dihadiri 25 anggota DPRD, OPD, Stap ahli, para asisten, tokoh masyarakat, LSM, dan para awak mesia.

Laporan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dibaca Wakil Ketua Amir Mahmud, dalam laporanya diantaranya PP No. 18 Tentang hak keuangan dan administratif DPRD, untuk mendukung peningkatan kinerja DPRD Kab. Sarolangun, dan laporan tersebut siserahkan kepada pemerintah Kab. Sarolangun Drs H. Cek Endar untuk dibahas bersama Eksekutif dan Legislatif akan menjadi Peraturan daerah dalam waktu dekat.

Menurut sumber yang diterima netizenews.co.id, beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menaikkan tunjangan nominal untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia. Naiknya tunjangan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Fasilitas bagi anggota DPRD yang didapat, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Selain itu, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi, tunjangan anggota DPRD bagi anggota DPRD dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi. Penambahan nominal disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Pendapat masyarakat Trisno saat netizenews.co.id, tabayun, mengenai penambahan tunjangan bagi DPRD Kab. Sarolangun, menurutnya syah-syah saja dengan regulasi yang ada, apabila cukup dengan kemampuan keuangan daerah tidak menjadi masalah, namun perlu ditekankan agar DPRD meningkatkan kinerjanya sesuai apa-apa saja yang diterima, dan khendaknya DPRD Kab. Sarolangun tidak lagi mengelola proyek agar kinerjanya lebih fokus untuk kepentingan masyarakat, harapnya.

(Sopyan Abusro)