Sekda Dilema Antara Benar Dan Dusta Atas Tugas, Peran, Fungsi, Wawenang dan Tanggung Jawab

278

Oleh : Dr.Dedek Kusnadi,M.Si,MM Akademisi Pascasarjana UIN STS Jambi.Dan Pengamat Publik dan Politik Jambi.

NETIZENEWS.CO.ID/JAMBI-Dalam Jabatan Sekda, mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangannya sangat strategis dalam rangkaian kegiatan pemerintah daerah. Hal ini juga di dasarkan atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana peran sekda adalah membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan pengkoordinasian dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis daerah.

Kemudian,bsekda juga menjadi pembina pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan menurut UU 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sekda juga merupakan ketua tim anggaran dalam tubuh organisasi pemerintah daerah. Jadi peran sekda sangat strategis, selain membantu kepala daerah juga sebagai ketua tim anggaran dalam penyusunan kebijakan dan penggelolaannya, sehingga mempunyai fungsi dan wewenang yang betul-betul smart, jika keberadaan nya,Tidak berprestasi, bahkan tidak mempunyai Keilmuan dan Pengalaman, hanya akan memunculkan kecemburuan sosial, Jika jabatan Sekda, hanya karena kedekatan dengan Hanya, memanfaatkan Hak Preogratif Gubenur, Sehingga Mengesampingkan, unsur Profesionalisme, maka tolak ukur minimal bisa di pergunakan untuk mengukurnya.

Jika ini di paksakan, maka yang akan dirugikan adalah pemerintahan yang tidak Eektif, yang mana peran tungas, Wewenang dan Fungsi nya, Sebagai berikut. :
1.Mampu menterjamahkan arah pembangunan sehingga fakus pada kebijakan publik dan pelayanan prima.
2.Harus bebas dari tekanan unsur partai politik, karena jabatan Sekda adalah jabatan karir puncak sebagai seorang pegawai negeri sipil.
3.Sekda Harus teruji kemampuannya, dari segi loyalitas, kemampuan dan good felling.

Perangkat Pemerintah Daerah Sebagai Implementator Kebijakan Publik. Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dalam hal Kepala Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah, Sekda memiliki fungsi untuk mempercepat dan mengawali realisasi pelaksanaan rencana pembangunan kepada DPRD Propinsi Jambi untuk Segera Menjalan Kan Program secara konsisten. Guna Realisasi visi dan misi, Khususnya di Propinsi Jambi Merealisasikan Program kerja Jambi Tuntas 2016-2021.

Di harapkan kepada sekda untuk mengerahkan segala kemampuan dan mengajak semua kekuatan yang ada untuk melaksanakan Program Kepala Gubenur Jambi H. Zumi Zola,S.STP. Selaku Kepala Daerah.Tentunya, untuk mencapai semua tujuan di butuhkan kedisiplinan dari Seluruh aparatur Kerja,terutama Plt Sekda harus mampu melaksanakan atau merealisasikan APBD dengan baik selagi tidak bertentangan dengan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Setelah APBD di laksanakan Harus Segera Melaporkan Ke BPK Unntuk Segera di Audit. Posisi Sekda sebenarnya sangat kuat dalam tataran Plt, Seperti Plt Sekda Jambi, Drs.H.Erwan Malik,MM, berbeda Apabila hanya Plh, secara dejure dan defacto akan melaksanakan fungsi serta wewenang yang sama dengan Sekda definitif, dengan kewenangan, Plt. Sekda Propinsi Jambi.”Drs H.Erwan Malik MM,” Selaku pihak yang di tunjuk sebagai Plt Sekda, hal ini di harapkan tidak saja hanya menjawab tekia teki, tapi agar bisa memaksimalkan perannya semua Publik.

Masyarakat Jambi berharap, walaupun adanya Plt, akan berdampak pada jalannya pemerintah dan pembangunan ke arah Jambi yang lebih baik, Sesuai selogan Gubenur, pada waktu Kampanye cakada yang lalu minimal sebelum terpilihnya Sekda definitif, Plt Sekda diharapkan mampu menjawab tantangan yang di hadapi Pemerintah Propinsi Jambi saat ini, yakni agar sesegera mungkin untuk mengkoordinasikan SKPD serta yang terpenting adalah untuk menyatukan sudut pandang antara beberapa pemangku kepentingan, baik legeslatif, maupun eksekutif.

Hal itulah yang menjadi Tantangan berat Bagi Plt Sekda Jambi Harus mampu menjawabnya, karena Peran nya Amat Menentukan Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.Yang Harus segera di tindak lanjuti Agar dapat menjalankan Seluruh Program Dari Pemerintah Daerah, di sini lah Letak Akar persoalan yang Menimpa Plt Sekda Drs. H.Erwan Malik,MM terjerat dalam Kasus OTT Oleh Penyidik KPK, karena Kekuasaan nya Atas pengelolaan keuangan daerah Bersama’-Sama di lakukan dengan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPKD dan kepala SKPD dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.Tentunya Peran ini lah yang Membuat Keteledoran Plt Sekda Propinsi Jambi, Drs.H.Erwan Malik.MM. Tidak Lagi Mengkaji, dampak dan resiko dari Peran, Wewenang, dan Tugasnya.Terlepas Sepengetahuan Gubenur Jambi H.Zumi Zola.S.STP.MA atau tidak dalam Perkara Penyuapan Pihak Legislatif Tentu Semua Mekanismenya Ada Pada Proses Hukum, yang Lebih berwenang.

Melihat dari Hak Atas Kuasa Wewenang yang di berikan Kepada nya.Tentu Bisa Juga Plt Sekda Melaksanakan Sendiri Hal tersebut tampa Sepegetahun Gubenur H.Zumi Zola.S.STP.MA. Melihat Dari Beberapakali Semenjak di berlakukan nya UU Otonomi Daerah di mana Daerah di Persilahkan Untuk Mengurus Pembangunan di Daerahnya Masing-Masing, Jabatan Sekda Menjadi Jabatan Yang Menakutkan dari sisi Administrasi Perangkat daerah Karena Tugas, Fungsi dan Wewenangnya Amat menentukan Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Program kerja Pembangunan Daerah.

Awal 2004 Sekda Khalik Saleh,Yang Terkena Kasus, Berikutnya, Sekda Firdaus Yang Menggantikan nya, selanjutnya Ir.H.Sarasadin, dan yang Saat ini Drs.H.Erwan Malik,MM, Kesemuanya adalah Orang-orang berpengalaman dan Berilmu, Ini lah Yang Membuat Penyalah gunaan wewenang yang di berikan atas tuggas dan Fungsinya dalam Pembangunan daerah. Karena Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Telah di Atur di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya penjelasan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah memegang dua jabatan fungsional, sebagai KPKD (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) dan memimpin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah ). Jabatan sekretaris daerah selaku KPKD adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan jabatan sekretaris daerah sebagai ketua TAPD adalah tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011) mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.