Sekandal Eksekutif dan Legislatif Dalam Phatologi Birokrasi

162

Oleh: Dr. Dedek Kusnadi,M.Si,MM Akademisi Muda Pacasarjana UIN STS Jambi & Pengamat Publik dan Politik Jambi

NETIZENEWS.CO.ID/JAMBI-Refleksi Evaluasi Peran Eksekutif dan Legislatif dalam Fungsi Masing’-Masing. Institusi politik dan birokrasi merupakan institusi yang berbeda karakternya. Perbedaan kedua institusi ini telah di kemukakan oleh Wilson (1887-1941) dan Goodnow (1990), dimana politik ada dalam ranah kebijakan (policy) dan birokrasi di ranah administrasi (Administrasion) perbedaan kedua institusi ini akan melahirkan pola relasi yang di namis saat politik dan birokrasi sama2 menjalankan proses penyusunan aturan2 seperti UU, Perda dsb.

Ketika relasi politik dan birokrasi tidak berkembang kearah sinergitas untuk keberhasilan Pembagunan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua institusi tersebut cenderung di pertanyakan kemampuannya untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Eksekutif sebagai pejabat pembina birokrasi di daerah justru memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Legislatif yang Seharusnya, mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan Eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan – aturan yang Berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya.

Serta setiap kegiatan yang seharusnya
digunakan untuk mengontrol eksekutif, justru sebaliknya digunakan sebagai kesempatan untuk “memeras” eksekutif sehingga eksekutif perhatiannya menjadi lebih terfokus untuk memanjakan anggota Legislatif di bandingkan dengan Masyarakat.

Dengan demikian, kasus yang Menjerat Pejabat Pemerintah dan DPRD Jambi dalam OTT Oleh Penyidik KPK Menuai Reaksi Kekecewaan Publik, atas Prilaku Penyimpangan Sekandal Terlarang Pihak Eksekutif Sebagai Pemberi dan Legislatif Sebagai Penerima, ada Hubungan Kerjasama yang terorganisir oleh Kedua Lembaga negara tersebut, dengan, Bagi-Bagi Uang Negara, dengan Istilah Umum Uang Ketok Anggaran.

‘Tentunya, Hal Ini Ada Kecemburuan dari pihak Legislatif Maupun Eksekutif.’ Juga bisa dari Luar, yang merasa tidak dapat Berperan namun Mengetahui,” Sekandal tersebut.” sehingga terungkaplah Kasus sekandal terlarang pihak Eksekutif dan Legislatif tersebut dalam OTT Oleh Penyidik KPK.

Terkesan Jika Kita Lihat Bagaikan Drama Anak TK Saling Memainkan Perannya masing2 sebagai Aktor,’yang mengakibatkan saling curiga ada bagian yang belum merata. Hingga di ketahui oleh Penyidik KPK.Tragedi Ini Menjadi Fakta yang amat menarik untuk dapat kita tarik kesimpulan. Dalam Phatologi Birokrasi adalah Penyakit Biroksi yang sudah Kronis karena bukan Menjalankan Fungsi dan Wewenang dari tugas atas amanah yg di berikan, melainkan menjalankan Kerjasama Untuk Bagi2 Ke Untungan dana negara.

Untuk saling menguntungkan. Simbolis Mutualisme, saling ketergantungan. Bukan Pada Tataran Positif Namun Negatif. Kita Ketahui banyak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam berbagai kasus yang di indikasikan korupsi. Hal ini yang sangat di sesalkan oleh semua pihak, perilaku kolektif anggota dewan yang menyimpang dan cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Walaupun maraknya korupsi di Lembaga Legislatif dan Eksekutif banyak di ketahui masyarakat namun yang di adili dan ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum, sangatlah sedikit. Faktor ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap supremasi hukum di negara kita.

Elite politik yang seharusnya memberikan contoh dan teladan Kepada masyarakat, justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, memperkaya diri sendiri, dan bahkan melakukan pelanggaran hukum secara kolektif.

Politik Legislatif dan Eksekutif. Dengan Peran Kekuasaan, Wewenangnya masing – masing untuk menghindari adanya kooptasi politik antara Eksekutif dan Legislatif, perlu di jalankan melalui Prinsip “Check and Balances” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikan. Dengan demikian Kedua Lembaga tersebut, memiliki akuntabilitas, mana kala memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan peran, fungsinya tersebut. Mekanisme “Check and Balances” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif.

Walaupun harus diakui Legislatif memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang di jalankan. Untuk itu kedepannya perlu kiranya Eksekutif mempunyai keberanian untuk menolak suatu usulan dari Legislatif terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingannya, ,misalnya kenaikan gaji yang tidak masuk masuk akal, Permintaan tunjangan Legislatif yang berlebihan, dan membebani anggaran daerah untuk kegiatan yang kurang penting.

Mekanisme “Check and Balances” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan Publik (Masyarakat) untuk mewujutkan, Program Visi -Misi dalam Mensejahtrakan masyarakat. Namun Seringkali Justru Sebaliknya, malah terjadi Penyimpangan Anggaran yang Merugikan Pembangunan daerah dan negara.

Tentunya tingkat kepercayaan Publik terhadap Esekutif dan Legislatif, yang tidak sesuai aspirasi masyarakat. Berdampak Pada Lemahnya Nilai-Nilai Budaya persatuan dan Kesatuan.

Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah.Dalam menjalankan Birokrasi. Eksekutif dan Legislatif, dituntut untuk menjadi lembaga yang akomodatif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Oleh karenanya pembenahan terhadap efisiensi, produktivitas dan kinerja birokrasi menjadi hal esensial untuk diperjuangkan. Agenda penting bagi pemerintah Jambi Saat Ini segera, menciptakan birokrasi yang efektif-efisien dan Mengembalikan Citra Nama lembaga dengan Profesional terhadap kepentingan Publik. sehingga,Visi Misi Jambi Tuntas 2021 tidak hanya berakhir di tataran konsep.

Dengan adanya Kasus OTT Ini, menandakan bahwa ada kesan pengamatan Publik, seluruh sektor terjangkit penyakit Korupsi. Penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) di lakukan oleh para penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan. Didalam fungsi-fungsi manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan penyusunan program dan anggaran harus terbuka bagi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat, dalam Penyelenggaraan Penyusunan kebijakan publik, khendaknya, para tokoh masyarakat, masyarakat independen atau organisasi profesi agar dapat diikut sertakan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasan terbaik bagaimana suatu kebijakan publik itu ditetapkan. Pembentukan visi misi seharusnya bersama masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan jelas kebijakan apa yang ada, dengan demikian mereka akan dapat memastikan seberapa jauh capaian yang akan dicapai oleh pemerintah dan memberikan kewenangan yang luas bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan secara transparan.

Terutama sekali dalam kerangka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah (APBN/APBD) hal ini penting menjadi sorotan utama yaitu dimulai dari penetapan atau pengesahan anggaran yaitu Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Dewan Daerah (DPRD) ketika melakukan rapat-rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif. sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyimpangan dalam menetapkan prioritas anggaran secara objektif.

Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah merupakan bagian dari keterbukaan informasi, dan Ruang Publik, Pemerintah harus menjamin hak Publik, untuk dapat mengikuti setiap rapat dimuka umum untuk membahas semua kebijakan publik yang akan mempengaruhi tata kehidupan Publik, atau masyarakat.

Transparansi Cegah Tindakan Korupsi Menuju Pemerintahan yang Good Governance secara umum akibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah merugikan Publik atau Masyarakat, Pemerintah dan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan Program daerah Jambi Pada Khususnya, dan nasional Umumnya. seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan Kasus Yang menghebohkan Jambi antara Pejabat Pemerintah dan Pejabat DPRD Jambi.Tentunya Menjadi Evaluasi Pemerintah Jambi kedepan Agar Benar2 Menegakkan Fungsi tugas kerja masing2 Lembaga. Dan apapun Proses dari segala Sesuatu yang berkaitan dengan penyelewengan Anggaran Kita hormati dan Junjung tinggi Keputusan Hukum Dalam Islam Prilaku Korupsi Dapat di sebut “Ghulul” dan mengistilahkan “Akhdul Amwal Bil Bathil”, sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat al-baqarah : 188

ﻭَﻻ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟَﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻭَﺗُﺪْﻟُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤُﻜَّﺎﻡِ ﻟِﺘَﺄْﻛُﻠُﻮﺍ ﻓَﺮِﻳﻘﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻣْﻮَﺍﻝِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺑِﺎﻟْﺄِﺛْﻢِ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ‏[ 1 ‏]

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,realitanya Pelaku korupsi yang selama ini terjadi ialah berkaitan dengan pemerintahan sebuah Negara atau public office, sebab esensi korupsi merupakan prilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di pemerintahan. Amat berdosa besar. Arti nya, perlu Oknum Eksekutif dan Legis latif Mempunyai Kekuatan Islam dan Iman. Agar Tercipta Pemerintahan yg Bersih Rahmatil Alamin.