Riuh Politik Dan Nestapa Bagi Rakyat

79

Oleh : Herhar Supraja, S. ST
Alumni Fakultas Fisipol Unja

NETIZENEWS.CO.ID – Hari-hari ini, panggung politik mulai ramai dihiasi  dengan riuh rendah teriakan, pidato politik, janji-janji politik, arus program dan visi misi elit politik mulai dari level pusat, regional dan lokal, menggema dari gerbong eksekutif sampai panasnya kompetisi para bacaleg merebut jatah kursi. Semuanya dengan satu bungkusan: berkiblat kerakyatan mengambil simpati dari rakyat. Sungguh, suatu pemandangan yang tak asing lagi di tengah maju mundur demokratisasi yang sedang dilakoni oleh negeri ini.

Dalam suatu periode lima tahunan, tersedia paling kurang dua tahun waktu yang dinobatkan sebagai tahun politik. Sepintas, fenomena ini merupakan suatu gambaran proses demokrasi yang mulai mengakar di bumi pertiwi ini, namun di lain sisi menyuguhkan sebuah kamuflase politik dimana terjadi pertentangan antara kehadiran elit politik dengan realitas kemunduran peradaban.

Suatu pemandangan yang menarik bercampur haru saat menyantap tayangan-tayangan telivisi maupun pemberitaan di media massa yang mempertontonkan ‘konser ria’ elit politik di tengah nestapa kedukaan rakyat. Di berbagai ruang publik ramai dengan mempertontonkan hubungan nan mesra antara seorang elit dengan rakyat miskin, petani, pemulung, yang melarat di negeri kaya raya ini menjadi jargon politik. Mereka bahkan duduk berdampingan mesra, tak kalah dengan dua kisah romantis Romeo dan Juliet di panggung  sandiwara.

Dua kisah dunia antara yang berkuasa dan yang lemah, antara kemewahan dan ketertindasan. Tetapi sayangnya, dalam kilas balik politik di negara ini, potret seperti itu hanyalah buih-buih, riak, tidak lebih dari sebuah pencitraan. Mereka bahkan datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Rakyat umpamanya seperti tisu pembalut kotoran.

Kini, visi kerakyatan itu kembali dibungkus dan disajikan dalam konser politik yang mewah meriah dalam nominal triliunan rupiah, gegap gempita , panas, menegangkan tak kalah dengan film-film thiller ala hollywood,  penuh dengan intrik dan konspirasi tingkat tinggi.

Kilasan sejarah ini akhirnya kembali menjadi sebuah kisah usang, sebuah siklus lima tahunan yang datang tanpa meninggalkan bekas. Rakyat semakin terasing dari ruang politik penguasa dan terperosok dalam ruang duka cita nestapa. Dalam konteks ini, satu pertanyaan kunci yang pantas untuk dilayangkan. Berapakah porsi buat rakyat dari proses politik yang mewah, mahal, dan melelahkan ini? atau mungkin hanya meninggalkan sebuah tragika politik dimana ruang demokrasi hanyalah liang lahat dan kuburan sejuta mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa  dan anak-anak muda saat ini?

Realitas sungguh menegaskan, bahwa silkus perhelatan demokrasi yang sedang dilakoni tidak lebih dari sebuah suguhan konser ria para elit pemegang kekuasaan di atas nestapa kesengsaraan rakyatnya. Fenomena calon presiden, calon gubernur, bupati juga calon legislatif dari pusat sampai ke daerah mendengarkan, duduk bersama,  menyumbangkan sejumlah uang dan material itu bukanlah kultur politik kita. Kultur politik kita justru berbicara sebaliknya. Ini hanya fenomena momental belaka.

Kamuflase  demokrasi
Ruang politik yang menyuguhkan hak penuh kepada rakyat dalam pemberian suara, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, membentuk diskursus, bahkan bagi kelompok-kelompok penekan (pressure group) akhirnya kembali macet di tengah lalu lintas politik yang sarat akan kekuasaan hingga terseret dalam lingkaran kekayaan dan ketenaran seorang elit.

Rakyat kembali berkabung bersama sejuta mimpi-mimpi semu hingga akhirnya kembali terkubur. Keadaan menjadi semakin chaos ketika pada saat yang sama parpol yang seharusnya menjadi wadah pembentukan elit politik hanya mampu melahirkan seorang politisi pragmatis namun gagal menghasilkan seorang negarawan. Seharusnya parpol tidak hanya melahirkan  seorang politisi yang hanya berpikir soal peralihan kekuasaan, mendapat serta mempertahankan kekuasaan, tetapi mampu menciptakan sosok negarawan yang berpikir soal generasi dimana mampu mempertahankan kebijakan-kebijakan kerakyatan di tengah hawa persaingan global yang sekarang ini terjadi. Lebih dari itu.

Ideologi partai politik haruslah menjadi strong point dalam setiap kaderisasi dan pengambilan kebijakan. Yang terjadi sekarang malah partai politik sebagai biang kerok terjadinya ketidakadilan, skandal moral bahkan di beberapa kasus menyerahkan diri dalam lingkaran setan korupsi.

Partai politik mungkin akan berdalih tentang mahalnya sebuah demokrasi. Tapi hemat saya, lebih kepada pendidikan politik dan moral politik. Mungkin juga bersembunyi di balik kewenangan tapi apakah parpol memiliki sebuah keberadaan dan keberdayaan tanpa dukungan rakyat? Tanpa dukungan publik parpol adalah sebuah omong kosong besar.
Hemat  saya, di tahun politik ini kehadiran fisik para elit di tengah situasi ketertindasan rakyat harus menjadi simbol keberpihakan kebijakan elit untuk rakyat bukan hanya mencari sensasi dan pencitraan.

Jangan sampai hanya sebatas kamuflase politik untuk absentnya negara dalam  persoalan rakyat. Rakyat lebih membutuhkan seorang elit yang cerdas meramu kebijakan publik yang demokratis ketimbang berpose ria di atas kesengsaraan rakyat sembari melemparkan janji berbisa.

Untuk rakyat. Saat ini, dominasi kepentingan elit sangat jelas terlihat, mulai dari terpampangnya sampah verbal seperti stiker, poster, kalender, bahkan baliho besar di sudut-sudut rumah, lorong, dan jalanan utama. Media-media massa pun tak kalah ramai memberitakan percaturan kepentingan menjelang pilpres 2019 maupun kisah seputar bacaleg yang siap bertarung. Dominasi kepentingan elit itu mewajah transparan dalam mesin politik demi meraup suara terbanyak.
Rakyat kembali dibagi-bagi  dan dibelah-belah dalam hitungan peta kekuatan. Bahkan tak ayal rakyat diterjemahkan dalam deretan angka-angka keramat. Kasarnya, rakyat adalah komiditas politik dalam bursa pemasaran produk politik.

Dalam kaca mata politik marketing, calon-calon eksekutor dan legislator sedang membungkus diri dan partainya dalam kemasan yang sangat menarik berdasarkan selera konsumen. Ada yang memiliki kemasan ‘peduli rakyat’, ‘kompas kebenaran’, ‘pro rakyat’, ‘agen perubahan’, bahkan juga membungkus dirinya dengan sekat primordial tertentu seperti, orang Jawa, orang jambi,  Suku ini itu, anak dari tokoh tersohor, dll.

Realitas ini tentunya akan menghantarkan kita pada sebuah pertanyaan, apa indikator dari seorang calon pemimpin yang berpihak pada rakyat? atau bagaiman cara memilih pemimpin yang benar? Pertama, sebagai rakyat yang memiliki hak suara harus bisa melepaskan diri dalam kultur yang mengamini sirkulasi modal ekonomi dalam permainan politik. Kecemasan munculnya bandit-bandit politik sangat beralasan ketika mekanisme politik kita ‘masa bodoh’ dengan mekanisme politik uang.

Kedua, penjara politik primordial yang memilih berdasarkan suku, ras, agama, clan, dll harus segera ditanggalkan . Ruang rasional kita kadang terpenjara dalam sekat-sekat politik seperti ini sehingga tidak bisa melihat mana orang yang pantas dan benar menduduki jabatan politik. Ketiga, masyarakat sangat sulit untuk mencegah prilaku elit politik yang melukai rasa keadilan. Kondisi ini tidak semerta  membentuk sebuah kesadaran baru di tengah masyarakat (civil society) lalu membangun kekuatan perlawanan (people power). Kesadaran itu baru muncul ketika ada ingatan kolektif terhadap kondisi elit politik yang tengah amnesia kronis dengan heroisme para pendiri NKRI ini.