PT. SAMHUTANI Digugat dengan Sangka Wanprestasi “INGKAR JANJI”

647

SAROLANGUN- PT. SAMHUTANI digugat di Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perihal Wanprestasi (Ingkar Janji) yang berkedudukan di Jl. Barau-Barau II No.04 Rt.022 Jambi Selatan-Jambi.

Melalui ANDRIAN EVENDI, SH;
FERNANDO DONALKO,SH;
Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Sarolangun -Jambi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama A BASIT (41) Tahun Warga RT.07 Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun disebut sebagai pengugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perihal Wanprestasi (Ingkar Janji).

Adapun yang menjadi dalil dan dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Pihak Pemborong yang melakukan bidang usahanya yaitu melakukan Pembukaan dan Pembangunan Jalan.

Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang menjalankan bidang usahanya yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di wilayah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Izin Usaha SK Menhut Nomor: 86/Kpts-II/1999 tanggal 25 Februari 1999.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pihak yang melakukan kerja sama berupa Pembukaan dan Pemadatan Badan Jalan Milik Tergugat mulai dari Desa Karang Mendapo Sampai ke Arah Sungai Blato Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk Perjanian yaitu sebagai berikut:

Perjanjian I; berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 02/PT-SMH-CV.SH/VI/2014, yaitu Pembukaan Jalan sepanjang 11 (sebelas) Kilo Meter;

Perjanjian II; berdasarkan Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu pembukaan jalan sepanjang 10 (sepuluh) Kilo Meter.

Bahwa Volume/ Rincian Anggaran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud adalah dengan nilai:
Harga Kontrak/Borongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan adalah Sebesar Rp.40.000.000/Km X 21 KM = Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam Pengerjaan Pembangunan Jalan tersebut, Penggugat telah pula diberikan tugas untuk melakukan Pembebasan Lahan-lahan yang akan dilalui oleh jalan sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Tergugat pada Tanggal 24 April 2014.

Bahwa pengerjaan pembangunan jalan sebagai Objek Perjanjian telah dilakukan oleh Penggugat dan semuanya telah diselesaikan pada Tahun 2014, akan tetapi ternyata hingga saat ini Tergugat belum juga melakukan pemenuhan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sebagaimana disebut dalam Perjanjian.

Bahwa semestinya Penggugat telah menerima sejumlah uang yang merupakan nilai kontrak atas pelaksanaan kewajibannya yang telah selesai dilakukan pada Tahun 2014, akan tetapi ternyata nilai kontrak dengan total Rp. 840.000.000 (delapan ratus juta rupiah), yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagaimana disebut dalam perjanjian belum juga diterima oleh Penggugat dari Tergugat.

Bahwa dalam melakukan pengerjaannya itu Penggugat telah pula mengeluarkan sejumlah biaya yang digunakan untuk melakukan pembebasan lahan untuk jalan diatas tanah milik Mahasan seluas 34 (tiga puluh empat) Hektar, yang berdasarkan kesepakatan lisan kelak biaya yang dikeluarkan dalam pembebasan lahan itu akan dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa besarnya nilai uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam melakukan pembebasan lahan milik Mahasan adalah sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), yang pula hingga saat ini uang tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya ternyata jalan yang harus dibangun oleh Penggugat berdasarkan perjanjian dengan Tergugat juga harus dibangun diatas tanah milik Penggugat dengan Luas 6.000 M² (enam ribu meter persegi) terletak di Rt. 08 Desa Karang Mendapo, dan terhadap hal yang sedemikian ini tentu saja Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Penggantian atasnya.

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas kompensasi penggantian tanah Penggugat yang juga dibangun di jalan diatasnya, maka disepakatilah Penggugat akan mendapatkan Tanah Pengganti (Tukar Guling) dengan Sisa Lahan milik Mahasan yang tidak digunakan untuk Pembangunan Jalan.

Bahwa Penggugat berdasarkan itikad baiknya telah menerima sistem dan mekanisme penggantian tanah miliknya berdasarkan Tukar Guling sebagaimana dimaksud. Akan tetapi, setelah dilakukan penelusuran dan penelitian yang lebih mendalam ternyata lahan milik Mahasan baik itu yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan maupun sisa lahan sebagai Objek Tukar Guling Lahan Pengganti tanah milik Penggugat, ternyata Lahan Milik Mahasan tersebut merupakan Tanah Negara, bukan Tanah Hak Milik Mahasan.

Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini, Penggugat tentu saja merasakan Rugi yang cukup besar karena tanah miliknya yang terletak di Rt. 08 Desa Karang Mendapo dengan Luas 6.000 (enam ribu) M², telah ditukar guling dengan tanah yang tidak dapat dikuasai oleh Penggugat oleh karena lahan tersebut merupakan tanah Milik Negara dan pula hingga saat ini Tergugat belum mengganti dengan tanah lainnya maupun melakukan penggantian dengan pembayaran sejumlah uang.

Bahwa oleh karena itu beralasan pula apabila tanah milik Penggugat dengan luas 6.000 (enam ribu) M² yang terletak di Rt. 08 Desa Karang Mendapo dianggap sebagai nilai kerugian sebagai Objek Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan demi hukum apabila Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan tanah seluas 6.000 (enam ribu) M² kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.

Bahwa Penggugat sebelum memajukan Gugatan ini telah memberikan penagihan-penagihan kepada Tergugat agar sesegera mungkin melakukan pemenuhan isi perjanjian sebagaimana dimaksud dan mengingatkan Tergugat bahwa ia telah lalai, akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan bahkan terkesan diabaikan oleh Tergugat, sehingga wajar apabila dalam penagihan yang telah dilakukannya itu Tergugat dianggap telah lalai dalam melakukan pemenuhan isi perjanjian.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disbut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

Pasal 1243 KUHPer
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebutlah maka Penggugat memajukan Gugatan ini kepada Tergugat oleh karena Tergugat tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Penggugat;

Bahwa menurut Nindya Pramono yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian ataupun kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, Cet.1, Hal.221).

Bahwa selanjutnya berdasarkan dari berbagai literasi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:
Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Tergugat yang hingga saat ini masih belum memenuhi Prestasinya berupa Pembayaran Penyelesaian Pembangunan Jalan yang dilakukan oleh Penggugat sepanjang 21 (dua puluh satu) Kilo Meter serta uang Pengganti Pembebasan Lahan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud serta lahan pengganti tanah milik Penggugat yang telah terpakai sebagai Objek Perjanjian maupun sejumlah uang Pengganti atasnya, merupakan Wanprestasi (Ingkar Janji) baik itu yang disebabkan oleh karena kelalaiannya ataupun oleh karena kesalahannya.

Bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian dengan Penggugat, maka beralasan demi hukum sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata adalah hak bagi diri Penggugat untuk menuntut Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga kepada Tergugat.

Bahwa hal-hal yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Gugatan ini, apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Biaya Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat meliputi:
Biaya Penagihan dan komunikasi selama ini dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-
Biaya Jasa Advokat memajukan Gugatan sebesar Rp. 55.000.000
Kerugian
Bahwa akibat perbuatan Tergugat sedemikian, jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial di pihak Penggugat yang dirincih sebagai berikut:

Kerugian materiil

Harga Kontrak/Borongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan adalah Sebesar Rp.40.000.000/Km X 21 KM = Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah)
Penggugat Telah Membayar Tanah MAHASAN atas Perintah Tergugat Sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Jadi Kerugian Penggugat Rp.840.000.000+Rp.700.000.000 = Rp.1.540.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil,
berupa tekana Psikologis serta tenaga,waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek sengketa,yang jika di taksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-( Satu milyar rupiah).

Bunga
Bahwa Kerugian yang telah dialami oleh Penggugat berupa Pembayaran yang semestinya dilakukan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.540.000.000, namun ternyata hingga saat ini Tahun 2020 belum juga dibayarkan dan apabila keterlambatannya itu dihitung dengan bunga maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dihitung sebesar 6 (enam) % pertahunnya, maka bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:
Rp.1.540.000.000 X 6 % = Rp. 92.400.000.
Bunga 5 (lima) tahun Rp. 92.400.000 X 5 Tahun = Rp. 462.000.000

Bahwa oleh karena segala cara yang Penggugat lakukan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah Pembayaran dan tanah tersebut, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat minta diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dalam melakukan pemenuhan atas isi perjanjian sebagaimana telah disebut diatas, maka beralasan demi hukum apabila Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

Bahwa oleh karena Tanah Milik Penggugat seluas 6.000 (enam ribu) M² yang terletak di Rt. 08 Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh kabupaten Sarolangun telah dibangun jalan milik Tergugat di atasnya dan hingga saat ini belum diberikan kompensasi penggantian hak, baik itu lahan pengganti maupun sejumlah uang, maka beralasan demi hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah dalam keadaan baik dan kosong.

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka pula beralasan demi hukum berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdata, apabila Tergugat dihukum untuk membayar Biaya, Kerugian dan bunga yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah Penggugat rincikan di bagian atas.

Bahwa Tergugat mengetahui atau setidak-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak Penggugat dalam menikmati pembayaran atas presatasi yang telah dilakukannya dalam memenuhi isi perjanjian.

Bahwa perbuatan Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat.

Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan kekhawatiran Tergugat tidak dengan sukarela melakukan pemenuhan Putusan dalam Perkara ini, Penggugat mohon diletakkan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) terhadap Loksai Hak Izin Usaha Tergugat dalam Area Kerja Tergugat sebagaimana disebut dalam: SK.751/Menhut-II/2014, tanggal 16 September 2014 Luas Areal: 30.311,78 Ha, yang terletak di Kabupaten Sarolangun.

Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan.

Bahwa gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat mohon Putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi.

Bahwa karena Tergugat ternyata adalah orang yang salah, maka sepatutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

PERMOHONAN
Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar seketika sekaligus tanpa syarat segala Biaya dan Kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Biaya
Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat meliputi:
Biaya Penagihan dan komunikasi selama ini dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-
Biaya Jasa Advokat memajukan Gugatan sebesar Rp. 55.000.000
Kerugian
Bahwa akibat perbuatan Tergugat sedemikian,jelas telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial di pihak Penggugat yang dirincih sebagai berikut:

Kerugian materiil

Harga Kontrak/Borongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan adalah Sebesar Rp.40.000.000/Km X 21 KM = Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah)
Penggugat Telah Membayar Tanah MAHASAN atas Perintah Tergugat Sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Jadi Kerugian Penggugat Rp.840.000.000+ Rp.700.000.000 = Rp.1.540.000.000 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Kerugian Immateriil,
Berupa tekanan Psikologis serta tenaga,waktu dan biaya yang telah Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek sengketa,yang jika di taksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-( Satu milyar rupiah).

Bunga
Bahwa Kerugian yang telah dialami oleh Penggugat berupa Pembayaran yang semestinya dilakukan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.540.000.000, namun ternyata hingga saat ini Tahun 2020 belum juga dibayarkan dan apabila keterlambatannya itu dihitung dengan bunga maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus dihitung sebesar 6 (enam) % pertahunnya, maka bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:
Rp.1.540.000.000 X 6 % = Rp. 92.400.000.
Bunga 5 (lima) tahun Rp. 92.400.000 X 5 Tahun = Rp. 462.000.000

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 6.000 (enam ribu) M² yang terletak di Rt. 08 Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang telah dibangun jalan diatasnya, dalam keadaan baik dan kosong.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevatoir Beslag) yang telah yang telah diletakkan Majelis Hakim atas Harta Milik Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan.

Menyatakan Putusan dalam perkara ini merupakan Putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi.

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.
SUBSIDAIR;

Atau,
apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atas perhatian dan perkenanan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Penggugat ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. (*)