PT. Agrindo diminta Hengkang dari Tanah Ulayat ini Penyebab.!

Foto Mediasi Himpabal dengan PT Agrindo beberapa Waktu lalu di ruang Pola Bupati Sarolangun

SAROLANGUN- Diduga tidak punya niat baik dan terindikasi membohongi masyarakat, bahkan mengangkangi komitmen, masyarakat Muara Danau dan Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi-Indonesia meminta PT Agrindo (APTP) hengkang dari tanah Ulayat mereka.

Sesuai dengan perjanjian antara masyarakat Muara Danau dan Desa Lubuk Sepuh, Yang dilakukan pada tahun 1988 dengan PT. Agrindo yang berkomitmen menyerahkan lahan Ulayat mereka untuk di garap menjadi perkebunan kopi coklat (kakao), Namun berubah menjadi perkebunan sawit hingga batas akhir perjanjian kerja sama 2019, membuat masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Batin Limo (Himpabal), mendesak agar
PT Agrindo (perusahaan) segera hengkang dari tanah mereka.

Pasalnya dari komitmen yang disepakati, perjanjian kerja sama hingga masa berakhirnya perjanjian, belum terlihat niat baik perusahaan untuk segera mengembalikan tanah Ulayat masyarakat, bahkan Pemerintah
Daerah (Pemda) Sarolangun juga sudah men-deadline perusahaan untuk segera menyelesaikan persoalan tanah dengan waktu satu Minggu.

“Kami melakukan perlawanan dengan perusahaan karena kami merasa sudah di bohongi, hingga saat ini tidak ada keuntungan bagi masyarakat kami”,Ungkap Muhammad, yang akab dipanggil Momad pada saat dikonfirmasi media ini.

Dengan hasil kesepakatan yang dilakukan Pemda Sarolangun dengan perusahaan agar segera menyelesaikan persoalan tanah selama satu Minggu, Himpabal meminta agar pihak perusahaan bisa menepatinya.

“Kami tunggu kerja nyata dari hasil mediasi kemarin, segera dilaksanakan dalam waktu satu Minggu,, jika tidak, kami akan kembali melakukan aksi dengan pengerahan massa dengan jumlah yang lebih besar ke gedung Pemerintahan Sarolangun, atau langsung ke Agrindo,” ucap Momad dengan nada tegas.

Sementara itu, M Zaini Lembaga Adat Desa Muara Danau, mengatakan bahwa apa yang dilakukan masyarakat merupakan tuntutan murni dari perjanjian perusahaan dengan pemilik tanah Ulayat yang di serahkan masyarakat selama puluhan tahun.

“Kami masyarakat adat meminta hak kami, yang sudah puluhan tahun digarap perusahaan, namun tidak berimbas keuntungan bagi kami, wajar kami meminta kembali hak kami, dan kami minta perusahaan angkat kaki dari tanah kami,” ujar M Zaini. Rabu (6/11/2019) kemarin.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media ini, sangat pantas PT Agrindo menuai penolakan perpanjangan izin tersebut, karena selain tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat Bathin V, namun Pihak Perusahaan ini juga tidak melaksanakan kewajibannya seperti tidak melaksanakan pembangunan perkebunan masyarakat sekitar (Plasma), Program CSR yang tidak tepat sasaran, diduga PT Agrindo belum memiliki AMDAL UKL dan UPL, dan juga telah Over Leave dalam Hutan Produksi dan hal ini sesuai yang termaktum didalam surat tuntutan Himpabal.(*)

Reporter : Abah Agus