PT.Agrindo Akui Over Leave Hutan Kawasan Menjadi Kebun Sawit

66

SAROLANGUN – Over Leave atau perbuatan mengalih pungsikan Hutan kawasan menjadi kebun sawit, seperti yang menjadi tuntutan Masyarakat Bathin V yang tergabung dengan Himpunan Masyarakat Putra Bathin Limo (Himpabal) kepada pihak PT.APTP, ternyata tidak saja diakui oleh pihak dinas terkait, bahkan dari pihak Perusahaan Agrindo Panca Tunggal Perkasa secara lantang juga mengakuinya.

Hal ini dikatakannya tepatnya dikantor PT.APTP pada saat Himpabal dan Masyarakat Bathin V berunjuk rasa yang diakhiri dengan diajak duduk untuk bermediasi. Rabu (4/12/2019). Beberapa hari yang lalu

“Terkait Over Leave atau mengalih fungsikan hutan kawasan, itu kita akui memang ada, seluas 94 Ha, Perusahaan menggarap lahan tersebut pada awal dulu memang termasuk dalam HGU, sehingga turun surat selanjutnya pihak perusahaan baru mengetahui, dalam perpanjangan izin kedepan akan dikeluarkan lahan tersebut dari HGU PT.APTP”kata Mashadi ROM Jambi sebagai utusan pemilik kebun PT.APTP.

Sementara itu  persoalan adanya tindakan Over Leave tersebut juga diakui, KPH Sarolangun bagian Hilir sebagai pihak perpanjangan tangan dalam persoalan hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Kepala KPH hilir Budi Kus yang disampaikan oleh TU nya Ripai kepada media ini beberapa waktu lalu mengatakan memang ada terjadi Over Leave di perusahaan PT. APTP yang bergerak dibidang perkebunan itu.

“Betul, diduga memang ada Over Leave.”ujarnya.

“Diduga la dulu, orang membunuh padahal sudah tertangkap tangan itupun masih dibilang diduga juga” ungkapnya saat ditanya media ini terkait ketegasannya untuk menerangkan Over Leave tersebut.

Sementara itu, pihak Badan Pertanahan Nasional Sarolangun Arif, dirinya mengaku tidak akan menerbitkan perpanjangan izin jikalau memang terjadinya Over Leave.

“Kami menerbitkan izin sesuai area HGUnya, ngapain kami harus mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkan.”pungkas Arip.

Selain itu, Himpabal juga menduga jikalau memang terjadi adanya pembiaran dalam hal tersebut tidak menutup kemungkinan selama ini keuntungan atau hasil dari lahan Over Leave itu yang dipungut pihak perusahaan adalah sebuah tindak pidana pencucian uang.

Dengan terang benderag adanya tindakan mengalih pungsikan hutan kawasan yang disulap oleh pihak perusahaan menjadi kebun sawit, dalam hal ini pihak Himpabal menilai diduga adanya pembiaran dari Dinas terkait, karena Over Leave ini diketahui sejak pada tahun 2011 yang lalu

Bearti pantas saja memang, kedepan Himpabal meminta agar lahan Over Leave tersebut tidak lagi dikelola oleh pihak perusahaan PT.APTP atau Oknum yang tidak bertanggung jawab melainkan Masyarakat Bathin V yang tergabung dalam LSM HIMPABAL itu sendiri, karena Himpabal adalah dinilai sebagai pemersatu masyarakat Bathin V. Senin (9/12/2019).

“Tokoh-tokoh masyarakat termasuk LAM Bathin limo sendiri maunya memang seperti itu, bukan saya yang minta.”ungkap Muhammad Ketua Himpabal.

(Afdol)