Pengertian Upah Minimum Regional UMR, Inilah Penjelasannya

Para wirausaha pasti sudah sangat familiar dengan kata Gaji dan UMR Upah Minimum Regional. Sebagai pemilik bisnis, harus tau berapa upah minimum yg berlaku di wilayah/daerah bisnis berlangsung untuk menentukan berapa Gaji karyawan. Upah minimum mempunyai jumlah yg berbeda-beda tergantung kebijakan. Selain UMR, terdapat pula kata UMK dan UMP, yang semuanya itu penting untuk para wirausaha ketahui. Mari, simak penjelasannya di sini!

Upah minimum artinya upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun menjadi jaring pengaman di suatu wilayah. Upah ini akan menjadi batas bawah nilai upah sebab peraturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum.

Pahami Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Upah ini harus dijadikan bahan acuan seluruh perusahaan serta para pelaku industry, untuk dijadikan standarisasi minimal dalam memberikan upah kepada karyawannya. Oleh sebab itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional namun hanya berlaku buat wilayah tertentu yang mencakup provinsi serta kota/kabupaten, atau biasa disebut dengan istilah UMR.

Dalam Permenakertrans juga Undang-undang Pengupahan nomor 78 tahun 2015, disebutkan ada 4 jenis upah minimum, adalah sebagai berikut :

Upah Minimum Provinsi atau UMP, yaitu upah minimum yg berlaku buat semua kabupaten atau kota pada satu provinsi.

Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK, adalah upah yg akan berlaku pada wilayah kabupaten/kota.

Upah Minimum Sektoral Provinsi atau UMSP, adalah upah atau gaji yang berlaku secara sektoral pada satu provinsi. Sektoral yang dimaksud adalah grup lapangan bisnis beserta pembagiannya berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kbli).

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK, yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten/kota.

Baca Juga :   Cafe Instagramable di Surabaya

Sementara untuk perhitungan komponen upah yaitu terdiri gaji utama serta tunjangan tetap, sedangkan komposisi gaji pokok (menurut undang-undang ketenagakerjaan angka 13 tahun 2003) minimal 75% dari jumlah gaji pokok serta tunjangan permanen.

Sebagai contoh untuk UMR Rp3.000.000, gaji pokok karyawan sedikitnya adalah sebesar Rp 2.250.000 dan tunjangan tetap sebesar Rp750.000.

Peraturan Pemerintah  nomor  78 tahun 2015 perihal pengupahan sudah mengatur tentang persoalan upah minimum secara rinci. Dari Peraturan Pemerintah  ini, gubernur telah menetapkan standarisasi minimal upah menjadi jaring pengaman.

Pelanggaran Penetapan Upah Minimum Regional, Apakah Sanksinya?

Agar tidak terkena sanksi baik pidana juga denda, para wirausaha harus memastikan bahwa upah yang diberikan kepada seluruh karyawan di perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangg berlaku. Apabila karyawan atau pegawai tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan syarat yang berlaku, maka mereka bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikannya.

Berikut merupakan langkah-langkah penyelesaian yg diatur pada undang-undang nomor  1 tahun 2004 :

  • Karyawan bisa mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan serta pemilik perusahaan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.
  • Setelah berjalan selama 30 hari, Jika belum ditemukan kesepakatan antara ke 2 belah pihak maka dilakukan perundingan tripartit, yaitu perundingan yang dilakukan antara perwakilan karyawan, pemilik perusahaan serta dinas ketenagakerjaan.
  • Kemudian setelah dilakukan negosiasi tripartit tetapi belum ditemui kesepakatan, maka jalur pengadilan yang akan ditempuh. Salah  satu pihak dapat mengajukan tuntutan pada pengadilan korelasi industrial dan  jalur hukum formal Jika ditempuh melalui sidang pada pengadilan.

Dengan demikian Pengertian Upah Minimum Regional adalah sebagai acuan untuk menentukan upah tiap daerah yang besarannya diatur pemerintah sesuai dengan tingkat kemampuan dari setiap daerah. Itulah penjelasan singkat mengenai Pengertian Upah Minimum Regional UMR, semoga beranfaat.

Baca Juga :   Informasi Burung Berkik Rawa yang Khas dengan Paruh Panjangnya

Leave a Comment