Pengangkatan Guru Menjadi Camat Batang Asai Dilema Ditinjau Dari Prespektif Administrasi Publik

218

Oleh : Dr.Dedek Kusnadi,M.Si.MM
Dosen Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi dan Pengamat Kebijakan Publik Jambi.

 

NETIZENEWS.CO.ID/JAMBI-Rotasi Besar – besaran 286 pejabat di ruang lingkup pemkab sarolangun, kamis (18/01/2018) sedikit menjadi dilema dan tanda tanya kalangan Masyarakat di mana Pengangkatan tersebut tidak mengindahkan surat edaran dari Mendagri tentang persyaratan Pengangkatan seorang Camat. ’’karena aturan yang di buat itu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Sarolangun”.

Sangat di sayangkan guru diangkat jadi Camat berdampak pada penurunan mutu pendidikan sekaligus penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Bukan tidak yakin akan kemampuan seorang guru yang Profesional di tandai dengan sertifikasi sebagai seorang Pendidik, Namun sesuai dengan fungsi serta wewenang yg di amanahkan untuk menciptakan Pemerintahan yang Good Governance Pemerintahan yg bersih, agar bisa segera keluar dari keterpurukan selama ini menuju masyarakat yang sejahtera, Padahal, kita ketahui sebaran tenaga pendidik di daerah kab sarolangun belum merata. Bahkan ada sekolah yang gurunya minim, terutama guru bidang study, Karna jarak yang amat jauh dari pusat kota. Akibatnya, mutu pendidikan di daerah terpencil seperti di kecamatam Batang Asai, terus mengalami kemerosotan.

Di karenakan tenaga pengajar atau di sebut guru memiliki spesifikasi sebagai pendidik. Sesuai dengan tugas dan fungsi nya tidak lagi Efektif. Hal ini lah yang menjadi besar harapan Publik agar UU ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi acuan dalam memutasi ASN di daerah melalui pengkajian yg matang bukan karena pengaruh politik. Tetapi karena atas dasar promosi dan kebutuhan akan pelayanan publik yg maksimal tentunya sesuai dengan Fungsi, wewenang, tanggung jawab, serta pengalaman, dan prestasi kerjanya.

Apa lagi jika seseorang ASN di angkat sebagai camat yang memegang peran langsung kepada masyarakat. Tentunya harus menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, menguasai bidang ilmu pemerintahan di buktikan dengan proses kinerja dan diklat pemerintahan yang pernah di tempuhnya, minimal pernah bertugas di desa, ke lurahan, atau kecamatan paling singkat dua tahun.
Serta persayaratan lain yang di tentukan peraturan perundang undangan. Pengaturan mengenai persyaratan menjadi seorang camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan “PP Kecamatan”adapun definisi Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Seorang camat tidak di sebutkan secara eksplisit harus lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ).Tetapi di syaratkan menguasai bidang ilmu pemerintahan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat adalah pendidikan yang bersifat teknis yang di selenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Seorang Camat yang umumnya tidak melalui proses penjenjangan karir sesuai aturan. mengakibatkan program kerja di satuan kerja atau bidang yang pimpinannya dari latar belakang guru, tidak berjalan dengan baik, karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian untuk menangani program kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, kata Dr.Dedek Kusnadi, kebijakan Pemkab Sarolangun terkesan memaksakan akan Jabatan yg di amanahkan tentunya ada evaluasi untuk memajukan sektor pendidikan di daerah itu, Jika guru yg ada beralih fungsi dan tanggung jawab dampaknya tentu akan sangat tidak profesional pada bidang kerja karena tidak sesuai dengan proses pengangkatannya hal ini menjadi di lema dan ke bingungan masarakat tentunya, kata Dr. Dedek Kusnadi, rabu (24/01/2018) kepada netizenews.co.id.