Mendengar Pandangan Umum Fraksi2 Dalam Rapat Paripurna Tingkat I Tahap II

46


NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Mendengar Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Tingkat I Tahap II DPRD Kabupaten Sarolangun, terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Preoritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sarolangun tahun 2018, kamis (16/11/2017) di ruang sidang DPRD Kab. Sarolangun.

Dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi diruang sidang DPRD Kab. Sarolangun yang dipimpin Wakil DPRD Amir Mahmud, M. Hapis Hasbullah, dihadiri langsung Bupati Sarolangun H. Cek Endra, Wakil Bupati Sarolangun H. Hilallati Badri, Sekda H. Thabroni Rozali, para Asisten, para Stap Ahli, para OPD, unsur Forkompimda, Ibu penggerak PKK, Para Camat dan awak media.

Pimpinan Rapat memberi kesempatan pertama pada Fraksi PPP untuk menyampaikan pandangannya yang di baca oleh Ali Munthoha yakni dalam pandangan fraksinya, mengharapkan penggunaan anggaran APBD sesuai dg petunjuk agar pengunaan anggaran lebih apektif, eposien, dan akuntaibel. Kemudian mempertanyakan apakah dalam penetapan plafon anggaran sementara APBD disesuaikan dg kebutuhan masyarakat, lanjutnya Fraksi PPP berharap pada pengaggaran tahun 2018 memprioritaskan pembangunan infrastruktur khusus jalan2 Kabupaten, karena kami menganggap apabila jalan Kabupaten bagus maka pertanian dan perdagangan bisa menekan biaya transportasi sehingga biaya bahan pokok bisa lebih stabil, selanjutnya melihat jalan yang menghubungi Batang Asai yang dianggarkan lebih kurang Rp. 8, 4 miliar pada tahun 2018 bisa bermanfaat, dan sangat mendukung program Pemkab yg dikenal Back to Masjid melaksanakan solat berjamaah, untuk lebih sempurna kami berharap kepada Bupati memperhatikan pembangunan Madrasah dan Masjid karena Madrasah dianggap penting utk meningkatkan pendidikan dalam bidang agama terutama di pedesaan, harapnya.

Selanjutnya dari Fraksi Hanura Mulyadi menyampaikan pandangan umum, apa yg ada dalam penyusunan RPJMD Kabupaten apakah yg telah dicapai secara maksimal yg dilaksanakan Pemkab Sarolangun, kedepannya PAD Kab. Sarolangun agar memperoleh secara maksimal, pada perinsipnya pelaksanaan pemerintah bukan hanya sebatas menilai pembangunan anggaran utk pembangunan yg akan dicapai, akan tetapi bagaimana memproses kegiatan pengawasan terhadap penyelenggara pelaksanaan keuangan tersebut, menurut pandangan Fraksi Hanura berharap monitoring terhadap pengelolaan keuangan dapat dikontrol dengan baik, guna mendukung program pelaksanaan pembangunan yg sedang kita laksanakan agar tepat waktu, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya, imbuhnya.

Kemudian dari Fraksi PKB Ali Munthoha menyampaikan pertanyaan tentang PAD Kab. Sarolangun dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan tetap berkisar kurang lebih 7 %, selanjutnya., Fraksi PKB mengharapkan agar anggaran pendidikan sebesar 27 % di tambah belanja daerah 2 % dari biaya Nasional agar diperhatikan dengan cermat penggunaan, hal itu menjadi perhatian serius, karena menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian juga mengharapkan kebutuhan infrastruktur yg porsinya lebih kurang 19 % dari belanja daerah, agar memperhatikan asas proporsional, pemanfaatan, pemerataan, dan kebutuhan, serta dg proses yang matang dan berkesinambungan, ujarnya.

Diteruskan dengan Fraksi Demokrat Ibnu Hajar menyampaikan pertanyaan langkah2 yang di prioritas Pemkab Sarolangun PAD tercapai secara maksimal, selanjutnya mempertanyakan kepada OPD strategi apa yang dilakukan agar memperoleh dana dari pusat, selanjutnya mempertanyakan program P2DK apa bila ada nilai kenaikan jumlah bantuannya tidak bertentangan dg Perda No.5 tahun 2014 tentang program bantuan percepatan pembangunan pedesaan, Fraksi Demokrat mengharap sebelum pembahasan anggaran agar para OPD dapat berkoordinasi pada TP4D untuk si singkronisasi, ujarnya.

Pandangan umum dari Fraksi PKS yang disampaikan Helmi, S.Sos, R- KUA dan PPAS dan RAPBD oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dg waktu yg telah ditetapkan oleh aturan per-Undang-undangan yg berlaku, dilanjutkan mempertanyakan apa dasar penetapan pembahasan anggaran untuk masing2 OPD, dalam kesempatan ini memberi apresiasi positip pada pemerintah daerah terkait dangan kenaikan PAD dari tahun 2017-2018 sebesar Rp.21, 8 miliar, namun demikian kami berharap kepada OPD yg terkait PAD jangan terlalu cepat puas diri, karena menurut hemat kami masih banyak sumber2 kebocoran sana- sini, dan juga mempertanyakan kenapa belanja langsung terjadi penurunan pada tahun 2018 apa penyebabnya, tanyanya.

Penyampai pandangan umum Fraksi Golkar oleh Sardaini, mempertanyakan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Pereoritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sarolangun tahun 2018, apakah sudah sesuai RPJMD dan mensinkronisasi dg RPJMD Provinsi Jambi, juga mempertanyakan teim anggara Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijalan umum anggaran, prioritas plafon sementara APBD 2018 apakah setiap kegiatan yg dianggarkan sudah memiliki perencanaan yg matang, dan mempertanyakan tiem penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2018 sudah berpedoman pada RKPD yg telah sinkronisasi dg RKPD Provisi maupun Nasional, tanyanya.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum disampaikan Supratman, selanjutnya menyarankan kepada instansi terkait agar dapat membuat program kerja yg sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan berkeadilan dan pemerataan, kemudian disarankan kepada OPD meningkatkan etos kerja, epektif, episien, tepat sasaran. Dan juga menyarankan kepada instansi terkait agar membuat program jangka panjang untuk ekonomi pedesaan, yaitu membuka jalan baru menuju kebun masyarakat guna akses penghubung antara Desa, antar Kecamatan, dan Kabupaten dengan sesuai tata ruang pembangunan jangka panjang, dan juga memperbaiki jalan2 yg sudah rusak sehingga para petani perkebunan membawa hasil petani dengan lancar, kemudian juga untuk menggali potensi PAD terutama di dinas perhubungan agar dapat menghasilkan aset2 yg ada sebagai sumber PAD, terakhir menyarankan kepada instansi terkait agar kepala OPD melibatkan hasil reses dan musrenbang, karena menurut hemat kami merupakan aspirasi langsung dari masyarakat yg mendambakan skala prioritas, katanya.

Setelah mendengar hasil pandangan umum dari berbagai Fraksi pimpinan dewan Amir Mahmud menyerahkan naskah pandangan umum dari berbagai Fraksi-fraksi kepada Bupati Sarolangun H. Cek Endra.
(Sopyan Abusro)