Mediasi PT. PLN vs Ahli Waris Menempuh Jalan Buntu

54

 

SAROLANGUN – Persoalan berdirinya tiang PLN 20 Kp di atas tanah ahli waris sebanyak 11 batang tepatnya terletak pintu gerbang gapura Perkantoran Bupati Sarolangun dari tahun 2005 hingga sekarang belum ada penyelesaian.

Namun persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sarolangun, akhirnya Pemkab Sarolangun mengelar mediasi antara PT. PLN Cabang Sarolangun versus ahli waris dari Ishak. HM yakni Parulrozi di ruangan A1, Rabu (2/1/2019).

Dalam pertemuan tersebut sangat di sayang tidak di hadiri langsung oleh Kepala Cabang PT. PLN Sarolangun Rinaldo, namun demikian acara mediasi tetap dilanjutkan, pertemuan tersebut dipimpin langsung Asisten 1 Arief Ampera, di hadiri Kakan Kesbangpol Solahudin Nopri, Pabung Din 0420/Sarko Mayor Abdul Aziz, Polres Eka, BKTM Kel. Sarkam Dedi Eka Saputra, Kasi Trantib Kec. Sarolangun Mahmud, Kasi Kesbangpol Priyo Sutopo, dari pihak PLN Restu P, pihak ahli waris Pahrulrozi beserta rombongan.

Menurut pengakuan Pahrulrozi persoalan lampu penerangan jalan umum dari PT. PLN semenjak tahun 2005 sampailah sekarang belum ada penyelesaian untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada pihak Pemda Sarolangun semoga persoalan ini semua dapat diselesaikan dengan baik, harapnya.

Dilanjut dengan Asisten 1 Arief Ampera, Persoalan antara PT. PLN dengan ahli waris Ishak. HM yakni Pahrulrozi, yaitu berdirinya tiang Listrik 20 kp dengan jumlah 11 batang di atas lahan ahli waris.
Menurut UU No. 30 tahun 2009 bahwa semua jaringan listrik dibawah 20 kp tidak mendapat pergantian rugi dari pihak PT. PLN, terang A1 Arief Ampera.

Akhirnya dengan nada yang agak meninggi Pahrulrozi menegaskan, jikalau dalam pertemuan ini tidak ada penyelesaian dengan baik silahkan pihak PT. PLN Cabang Sarolangun pindahkan 11 tiang yang ada di tanah kami di pindahkan ketempat yang lain, kalau tidak juga tiang tersebut akan kami robohkan dengan alat berat Exsavator, pasalnya kami tidak menghibahkan kepada PT. PLN, jikalau perlu hibah yang telah kami berikan sama Pemerintah Kabupaten Sarolangun kami batalkan, tegas Pahrulrozi.

Akhirnya dalam pertemuan tersebut menempuh jalan buntu dan A1 Arief Ampera meminta perpanjangan waktu sampai tanggal 30 Januari 2019, karena pada prinsipnya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, kata A1 Arief Ampera. (Sopyan Abusro)