Lima Temuan BPK Anggaran Tahun 2016 Di Pemkab Sarolangun Sebagian Belum Tuntas

78

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Pemerintah Kabupaten baru-baru ini mendapat Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Sarolangun tahun 2016 yg memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian No. 24-A/LHP/XVIII.JMB/6/2017, dan melalui (BPK) Provinsi Jambi, rabu (7/6/2017), yang diterima langsung Bupati Kabupaten Sarolangun Drs H. Cek Endra.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan, dan tanggung jawab Keuangan Negara dan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya. BPK telah memeriksa Neraca Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2016, ada lima temuan, 1. Laporan Realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Laporan oprasional, 4.Laporan arus Kas, dan 5. Laporan perubahan.

BPK menemukan adanya ketidak patuhan, kecurangan, dan ketidak patutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Pokok-pokok temuan antara lain, belum dilakukan penyetoran PPN dana BOS, Pembayaran Insentif tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 400 Juta, Belanja barang melebihi Standar harga Kabupaten sebesar Rp. 39, 15 juta dan tidak didukung bukti Pertanggung jawaban sebesar Rp. 7,70 juta , kekurangan Volume pekerjaan pengadaan koleksi perpustakaan SD Dinas Pendidikan sebesar Rp. 28, 53 juta dan pekerjaan tdk dapat dibayar sesuai sumber pendanaannya, kekurangan Volume pada 21 paket pekerjaan sebesar Rp. 3, 89 Miliar, dan kekurangan Pengenaan denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada empat paket pekerjaan sebesar Rp. 449, 62 juta.

Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pengawasan Korupsi (LSM KPK) Kab. Sarolangun Sopyan Abusro, pertama2 saya mengucapkan selamat kepada Pemkab Sarolangun telah mendapat Predikat (WTP) dari BPK Republik Indonesia melalui BPK Provinsi Jambi, semoga Pemerintah Kab. Sarolangun bisa mempertahankan predikat tersebut dan lebih ditingkatkan lagi.

Kemudian menyikapi persoalan ada lima temuan BPK dalam anggaran tahun 2016 di Pemkab Sarolangun, disini kami sengaja tidak menyebut nama-nama Instansi yg belum beruntung meraih presikat (WTP), yang kami tegaskan dalam persoalan ini kami mendo’akan kepada Instansi yang terkait semoga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan secepatnya dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 hari kedepan, kemudian kami menyimak pernyataan Pemerintah Kab. Sarolangun mengatakan sependapat dan akan menindak lanjuti sesuai rekomendasi (BPK), terus, dalam pantauan kami baru dua Instansi yang sudah menyelasaikan persoalannya dengan baik, dan begitu juga sebaliknya kepada Instansi yang mendapat predikat (WTP) pertahankan predikat tersebut dan tingkatkan kinerja sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak ada timbul persoalan hukum dikemudian hari agar terciptanya Sarolangun sejahtera.

(Sopyan Abusro)