Lima Desa Menolak Angkutan Batubara Melewati Jalan Aspal Pemkab Sarolangun

784

SAROLANGUN – Lima Kepala Desa di Kecamatan Pauh menolak angkutan batubara melewati jalan Pitco yang sudah diaspal Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Penolakan para Kepala Desa (Kades) adalah atas aspirasi masyarakat yang disepakati pada pertemuan dalam membahas masalah Jalan Pitco yang digunakan perusahaan batubara, pertemuan digelar di Desa Seko Besar, Senin 23 Agustus 2021, dihadiri perwakilan lima desa, yakni Desa Lubuk Napal, Lamban Sigatal, Sepintun, Seko Besar dan Kades Taman Bandung.

Menurut kesaksian masyarakat lima desa, infrastruktur jalan yang merupakan akses transportasi vital masyarakat enam desa dan satu kelurahan itu kini dalam kondisi rusak berat akibat dipakai PT Haldeco mengangkut batubara dengan menggunakan mobil truk bertonase tinggi.

Atas laporan masyarakat dan laporan Kades, Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun yang dipimpin Sekda Ir. Endang Abdul Naser, turut hadir Plt Kadis PU Dedi Hendri, Kabid Bina Marga Hadi Sarosa, Nur Rohmat, Kadis Perhubungan Syahrudin dan Jupri, SE Camat Pauh, langsung bertindak melakukan peninjauan lokasi dan menemui masyarakat lima desa dan pihak perusahaan, Selasa 24 Agustus 2021.

Pada peninjauan lokasi, setibanya di Kilo Meter 20, tim Pemkab Sarolangun disambut hangat masyarakat lima desa yang terdiri dari perwakilan Kades Lubuk Napal, Kades Lamban Sigatal, Kades Sepintun, perwakilan Kades Seko Besar dan Kades Taman Bandung.

Kepada tim Pemkab, para perwakilan masyarakat desa dipandu Camat Jupri mengungkapkan testimoni yang merupakan kesaksian dan penolakan mereka atas pemakaian Jalan Pitco yang sudah diaspal Pemkab Sarolangun itu, yang saat ini rusak berat akibat dilewati angkutan batubara bertonase tinggi, beberapa Kades sempat bersuara tinggi memprotes kondisi ini.

Kades Lamban Sigatal Adami Taslim mengaku belum adanya sosialisasi dari pihak perusahaan atas pemakaian jalan, Ia meminta pihak perusahaan memperbaiki jalan yang rusak yang saat ini hanya ditimbun dengan pecahan batu seadanya.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan sosialisai dari pihak perusahaan, kami minta pihak perusahaan perbaiki jalan atau silakan buat jalan sendiri, kalau tidak, kami akan bertindak dengan cara kami,” kata Adami Taslim.

“Akses jalan sepanjang 20 kilo meter ini rusak berat akibat dilewati mobil berkapasitas 15 ton dan kalau nanti beroperasi harus dengan mobil bertonase di bawah 8 ton,” imbuhnya.

Nada yang sama juga diungkapkan Ibrahim Kades Sepintun.

“Kami minta tanggung jawab perusahaan dalam perawatan jalan, tonase harus di bawah 8 ton, kami minta jalan harus diperbaiki menjadi bagus seperti dulu,” ucap Ibrahim.

“Kami tidak terima perbaikan jalan hanya secara manual dengan peralatan linggis, batu hanya diangkut dengan mobil strada,” tambahnya.

Lanjut Ibrahim, jalan yang dibangun Pemkab Sarolangun ini harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin, jalan ini dibangun dengan perjuangan masyarakat dan pemerintah.

“Ini jalan Pemerintah, hak masyarakat, selama ini kami ikut berjuang mengusul dengan Bupati, kami malu, kami takut dikatakan tidak amanah, tidak bisa merawat jalan,” terang Ibrahim.

Ibrahim menegaskan, perusahaan harus bertanggung jawab, sebelum masyarakat bertindak dengan cara sendiri.

“Perusahaan harus bertanggung jawab, perusahaan harus memenuhi permintaan masyarakat, sebelum kami memportal jalan,” tegas Ibrahim.

Tak lupa Ibrahim meminta petunjuk dari Pemerintah, atas rencana ke depannya, bila perusahaan tidak memenuhi tuntutan masyarakat.

“Kepada pemerintah kami mohon, kalau kami menyimpang dari ketentuan hukum mohon diberi petunjuk,” imbuhnya.

Menanggapi testimoni yang diungkapkan perwakilan masyarakat tersebut, Sekda Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser mengatakan bahwa semua ini adalah aspirasi masyarakat, harapan Sekda tak lain, pihak perusahaan harus memenuhi kesepakatan dan tuntutan masyarakat.

“Kalau mau lewat, pihak perusahaan harus memenuhi kesepakatan dengan masyarakat dan memenuhi tuntutan masyarakat, perusahaan harus berkomitmen tentang pemakaian dan perawatan jalan,” kata Sekda.

Plt Kadis PU Dedi Hendri mengapresiasi niat baik masyarakat menindaklanjuti persoalan ini dengan cara yang baik, tidak dengan main hakim sendiri.

“Kami mengapresiasi niat baik para kades menindaak lanjuti persoalan ini dengan cara yang baik, tidak dengan main hakim sendiri. Kita sepakati dulu maunya masyarakat seperti apa,” kata Dedi Hendri.

Sedangkan Kadis Perhubungan Syahrudin menanggapi, aturan diberlakukan harus untuk semua pihak.

“Kalau diberlakukan aturan harus untuk semua pihak, jalan ini juga dipakai mobil sawit perusahaan dan batu bara serta angkutan masyarakat,” kata Syahrudin.

Menanggapi hal ini, Yosef, Humas PT. Haldeco mengatakan pihak perusahaan sepakat untuk bermusyawarah di kantor Pemkab, Ia berharap aturan yang disepakati nantinya harus diberlakukan sama kepada pengangkut sawit dan pelansir minyak ilegal.

“Kami juga minta perlakukan dan komitmen yang sama kepada mobil pengangkut sawit dan pelansir minyak ilegal yang juga memakai jalan ini,” kata Yosef di stockfile perusahaan yang berlokasi di Kilo meter 24 Desa Lubuk Napal.

Dari pertemuan dengan para kades dan perwakilan desa bersama pihak perusahaan dan Pemkab Sarolangun ini, direncanakan dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah di Desa Lubuk Napal dihadiri pihak perusahaan dan Pemkab. (AF)