Kerjasama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kab. Sarolangun Perlu Sentuhan Hukum

67

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Kerjasama Pihak ke tiga petugas retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Sarolangun dengan Dinas Perhub perlu adanya sentuhan hukum, diduga kurang singkron dengan aturan yang ada karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nonor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Nomor 18 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, persoalan pelayanan terhadap masyarakat adalah merupakan tugas, dan fungsi Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. dimana tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi, dan juga Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi, dan selanjutnya Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan sesuai dengan regulasi yang ada.

BACA JUGA : Bupati Sarolangun Tingkatkan PAD Lewat Sektor Perpajakan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Nomor 18 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dalam BAB II nama Objek dan Subjek Retribusi pasal dua (2)”Dengan nama retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undang yang berlaku”.

Baca Juga : Inspektorat : Tindak Lanjut 5 Temuan BPK Anggaran 2016, 1, 79 Miliar Sudah Masuk Kas Daerah Kab. Sarolangun

Perda tersebut merupakan turunan Undang-Undang Nonor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal (62) ayat (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. ayat (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
huruf (a). penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
huruf (b). penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
huruf (c). penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
huruf (d). penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur
dengan Peraturan Daerah.

Ketika netizenews.co.id sambangi Kabag Hukum melalui Kasubag Hukum Pemkab. Sarolangun Mulya Malick diruangan kerjanya, jumat (8/9/2017), menelaah regulasi yang ada, mulai dari UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan Perda No. 18 tahun 2015 tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak ditemukan aturan siknifikan tentang kerjasama terhadap pihak ke tiga.

Sebelum nomenklatur yang baru PP No. 18 tahun 2016, persoalan pajak dan retribusi dibawah naungan DPPKAD sekarang sudah menjadi wewenang BPPRD, karena itu minimnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) hingga sekarang, dalam menghadapi persoalan tersebut BPPRD dapat berkoordinasi ke Instansi yang terkait diantaranya dari pihak Kelurahan, pihak UPTD pasar atau yang lainnya dalam tugas retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Sarolangun, katanya.

(Sopyan Abusro)