Kejari Didemo, Penetapan Tersangka Kades Lidung Diragukan Cacat Administrasi

1031

SAROLANGUN-Puluhan warga Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kamis (07/10/2021).

Kedatangan puluhan warga masyarakat Desa Lidung tersebut, guna mempertanyakan proses hukum yang menjerat Kepala Desa Lidung Herman yang saat ini telah dinonaktifkan.

Mereka menilai, bahwa Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat itu telah dilantik dan namun tidak boleh melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa.

“Kepala Desa kami sudah dilantik tapi tidak bisa bekerja karena tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka,” kata salah satu warga.

Warga meminta kepada pihak kejaksaan Negeri Sarolangun untuk menghentikan kasus tersebut serta membebaskan Kades Lidung Herman.

“Kami mohon kepala Desa kami dibebaskan dari kasus itu, karena kepala Desa kami itu tidak bersalah pak. Tolong pak, kami butuh ketegasan hukum. Ini Herman telah di di dzolimi,” katanya sambil berteriak.

Menurut mereka, jikalau kepala Desa tersebut bersalah pasti tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat. “Kalau kades kami itu bersalah tidak akan dipilih oleh masyarakat pak,”katanya.

Mengetahui adanya warga yang melakukan aksi unjuk rasa, Kepala Kejari Sarolangun Bobby Ruswin, SH beserta rombongan pun menemui para pendemo di halaman kantor Kejari Sarolangun.

Dari pantauan di lapangan, tampak Kajari Sarolangun menyambut masyarakat Desa Lidung untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan masyarakat tersebut.

Untuk mendudukkan permasalahan ini, Kajari Sarolangun Bobby Ruswin beserta Kasi Pidsus Abdul Harris, SH, Kakan Kesbangpol Hudri, beserta rombongan melakukan mediasi bersama perwakilan warga Desa Lidung di Aula kantor Kejari Sarolangun.

Usai mediasi tersebut, Darmawan selaku koordinator Lapangan aksi demontrasi menyayangkan karena tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat tidak bisa terpenuhi, agar kepala Desa Lidung Herman bisa dibebaskan dari kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang berjalan.

Darmawan mengatakan bahwa pihaknya meragukan terkait temuan dari dasar mencuatnya kasus yang menjerat kepala Desa Lidung tersebut. Menurutnya ada beberapa hal yang warga pertanyakan diantaranya Berdasarkan UU RI nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi, yang seharusnya di pasal 20 jika hasil pemeriksaan aparat internal pemerintah ditemukan Kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka dilakukan pengembalian kerugian negara paling lama selama 10 hari kerja terhitung dari diterbitkan hasil pengawasan.

“Namun pengawasan internal pemerintah tidak ada dilakukan. Kemudian mengacu lagi peraturan pemerintah tentang pengawasan dan pembinaan yang tidak terkait dengan tuntutan, dan atau ganti rugi paling lama 60 hari. Ini tidak dilaksanakan itu yang kami sayangkan, sehingga ini yang dituntut oleh masyarakat dan merasa terdzolimi atas permasalahan sehingga terindikasi telah ada kriminalisasi,’ katanya.

Selain itu mengacu kepada Permendagri tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, wajib ditindak lanjuti oleh gubernur, Bupati/wali Kota, maupun kepala desa, dan dalam laporan hasil pengawasan ini namun tidak ada pembinaan. Yang kemudian selama ini tidak pemeriksaan dari inspektorat Sarolangun sebelum ditetapkannya tersangka, yang selama ini belum pernah turun melakukan pemeriksaan, dan jikalapun ada pemeriksaan jika ada temuan kerugian negara tentu ada jangka waktu untuk pengembalian kerugian negara sebagai pembinaan.

“Jika 60 hari kerja tidak ada pengembalian. Baru SP1, SP2 hingga SP3 baru inspektorat berhak melimpahkan ke kejaksaan, namun nyatanya itu tidak malah dilakukan sepihak oleh kejaksaan,” katanya.

“Namun yang Kami sedihkan di kejaksaan ini. Ada apa saat ulang tahun kejaksaan, penetapan tersangka kepala desa Lidung Herman dijadikan sebagai kado ulang tahun,” kata dia menambahkan.

Darmawan juga menegaskan agar tuntutan masyarakat ini dapat terpenuhi, dan juga meminta kasus korupsi dana desa Lidung ini dilakukan peninjauan ulang kembali oleh inspektorat Sarolangun.

Jika hal itu tidak dipenuhi, masyarakat desa Lidung akan tetap melakukan aks