Himpabal Lapor Kepala Kantor Pertanahan diduga Pemalsuan Sertipikat PT.Agrindo

415

SAROLANGUN’Himpunan Masyarakat dan Pemuda Bathin Limo (Himpabal) Kabupaten Sarolangun Melaporkan Gustizar S. H kepala kantor Pertahanan kabupaten Sarolangun telah melakukan tindak Pemalsuan Surat dan Penerbitan Sertpikat Dalam Kawasan Hutan.

Dalam penerbitan Surat  Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 70/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Pemalsuan Surat bahwa pada diktum menimbang huruf f angka 6) yang berbunyi : bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 47/HGU/RSL/2019 antara lain dinyatakan berkesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha karena telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan berlaku.

Bahwa pada diktum membaca hurup b, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2062/P-15.300/X/2019.

Bahwa pada diktum menimbang hurup n, berbunyi berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi tanggal 20 Januari 2020 Nomor HP.01/151/I/2020 antara lain dinyatakan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa sedang mengajukan permohonan pengeluaran tanah dari database tanah terlantar.

Bahwa pada diktum menimbang hurup o, berbunyi bahwa terhadap hal sebagaimana tersebut hurup n. berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah tanggal 30 Maret 2020 Nomor TL.03.01/558-700/III/2020 tanah yang dimohon dikeluarkan dari basis data tanah terindikasi terlantar…
Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 31 Ayat (2) hurup d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, “Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tanahnya tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar”.

Bahwa kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B dibuat pada tanggal 30 Oktober 2019 tidak sesuai dengan fakta / data dan bertentangan dengan kebenaran (pemalsuan surat).  Berarti juga bahwa Hak Guna Usaha atas nama PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa tidak memenuhi persyaratan teknis, yuridis maupun administratif untuk diproses permohonan perpanjangan jangka waktu karena pada saat itu masih berada dalam database tanah terindikasi terlantar (baru dikeluarkan dari database pada tanggal 30 Maret 2020.

(Afdol)