Heboh..!! Sosialisasi BPS Berubah Jadi Debat Kusir

39

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN –
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun mengadakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Matriks Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pendataan Potensi Desa yang bertempat di Ballroom Hotel Abadi, Rabu (09/05/2018).

Acara di buka oleh Asisten III Setda Sarolangun Hazrian mewakili Bupati Sarolangun, dihadiri Para OPD, kepala Bidang, Kepala Kantor, Camat, Lurah, Polres Sarolangun Diwakil Kasat Binmas AKP Zulhairi, dan Para Tokoh Masyarakat.

Dalam Sambutan Bupati yang dibacakan Asisten III, Pemkab Sarolangun menyambut baik diselenggarakannya Rakor dan sosialisasi penyusunan PMTB ini.

“Semoga Rakor ini bisa menghasilkan kesepakatan penyusunan data yang valid sehingga kedepan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi daerah.Terutama mengenai data potensi pariwisata dan peluang usaha lainnya yang ada di Kabupaten Sarolangun,” harap Hazrian.

Di akhir sambutannya, Asisten III meminta agar pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerjasama dan membantu BPS dengan memberikan data-data yang dibutuhkan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi, namun sangat disayang setelah diajukan pertanyaan dari peserta yakni, Sekdin Damkar Asnawi, Lurah Gunung Kembang Dedy Kurniawan, mantan Camat Pauh Novriadi, dilanjut Sekdin Sosial Juddin, dan diakhiri Ketua RT.04 Kelurahan Aur Gading Sopyan Abusro, dengan maksud yang sama mengusulkan agar data yang lama pada tahun 2013 di revisi akurasinya agar lebih valid.

Pasalnya data BPS yang menjadi acuan adalah data yang lama, maka dari itu di tengah masyarakat timbul suatu persoalan, ketika adanya bantuan dari pemerintah seperti beras rasta, bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) banyak yang tidak tepat sasaran karena data dari BPS tidak Valid.

Dalam data best BPS banyak orang kaya mendapat bantuan beras rasta dan Kartu Indonesia Sehat, bahkan ada orang yang sudah meninggal dunia masih mendatap bantuan.

Namun usulan dari peserta tidak digubris oleh kepala BPS Kabupaten Sarolangun Muji Lestari, SE. MA, bahkan sempat melempar kesalahan kepada peserta dengan alasan semuanya sudah sesuai dengan regulasi yang ada karena BPS adalah suatu badan pertikal, seakan-akan regulasi yang sudah dibuat BPS adalah keputusan yang tidak dapat diubah.

Awal mulanya BPS menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Disagregasi Matriks Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pendataan Potensi Desa. Akhirnya membuat suasana heboh dalam ruangan ballrom Hotel Abadi terjadilah debat kusir dalam acara tersebut. Sangat disayang cara yang digelar dengan mengunakan anggaran negara akhirnya sia-sia tidak membuahkan solusi.

(Sopyan Abusro)