Gubernur Jambi di Gugat Pembiaran Perusahaan Batubara Lewat Jalan Umum

57

SAROLANGUN – Sopyan Abusro Sip Ketua Tataruang Lingkungan Hidup (TaLiHi) Kabupaten Sarolangun beberapa waktu yang lalu bersama dua kuasa hukumnya yakni, Andrian Evendi SH dan Agus Parabuansah SH telah mengugat Embung Pauh terkait Izin Lingkungan Hidup, dengan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dikabulnya tuntutan TaLiHi pihak Embung Pauh sehingga melengkapi Izin Lingkungan Hidup beberapa waktu yang lalu.

Untuk kali ini Sopyan Abusro Sip Ketua TaLiHi Kabupaten Sarolangun didampingi tiga kuasa hukum yakni, Andrian Evendi SH, Pernando Donalko SH, dan Agus Parabuansah SH, melalui Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sarolangun mengugat Gubernur Provinsi Jambi, Perusahaan Batubara PT. Karya Bumi Baratama (KBB), PT. Caritas Energi Indonesia (CEI), dan turut tergugat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun mengelar sidang mediasi yang dipimpin Irse, SH, MH yang dihadiri
para tergugat yakni, Gubernur Jambi yang diwakil kuasa hukumnya, PT. Karya Bumi Baratama (KBB) diwakil kuasa hukum, PT. Caritas Energi Indonesia (CEI) diwakili kuasa hukum, turut tergugat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun diwakili kuasa hukum, dan dihadiri pengugat (Prensipal) pengugat Sopyan Abusro Sip, dan didampingi kuasa hukum yakni Andrian Evendi SH, Pernando Donalko SH, dan Agus Parabuansah SH. Kamis pagi (20/2/2020). Jam.10.00 WIB.

Dalam mediasa yang dipimpin Hakim Irse, SH, MH, menempuh jalan buntu bahwa dari pihak Prinsipal Sopyan Abusro Sip beserta kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya dengan gugatan yaitu “hentikan aktifitas angkutan Batubata menempuh jalan umum, dan sampai ketersedianya jalan khusus untuk angkutan Batubara”.

Olek karenanya upaya mediasi menempuh jalan buntu maka sidang dilanjutkan pada Kamis depan (27/2/2020). Lanjut kepokok perkara pembuktian.

Dalam sidang memdiasi tadi sempat dari kuasa hukum PT. Karya Bumi Baratama (KBB) Bobi mengatakan bahwa kami punya hak yang sama pengunaan jalan umum dikarenakan kami juga bayar pajak kepada Negara katanya.

Namun sangat disayangkan pemikiran yang demikian, kalau diumpamakan (analogi) jikalau kita memberi seorang perempuan materi apakah dalam arti kata kita sudah Syah dan halal untuk mengaulinya, tentulah tidak sesederhana demikian karena semuanya sudah ada aturannya, ikuti aturan maka semuanya menjadi LEGAL.

Terkait PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BATUBARA.
BAB III
PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN UMUM
Pasal 3
(1) Penyelenggaraan pengangkutan Batubara harus menggunakan jalan khusus atau jalur Sungai.

(2) Sementara jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) belum tersedia, Kepala Daerah melakukan pembatasan penggunaan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu untuk angkutan Batubara sampai dengan
31 Desember 2013 dengan ketentuan sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4 Kepala Daerah sesuai kewenangannya dapat menghentikan kegiatan usaha pengangkutan Batubara dan pertambangan Batubara apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
Badan usaha pertambangan Batubara yang tergabung dalam Asosiasi pertambangan Batubara, perusahaan Batubara, perseorangan atau pihak lain
yang akan melakukan kegiatan pertambangan Batubara, “WAJIB” membuat jalan khusus untuk angkutan Batubara.

Dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.
Bagian Kedua Pengelompokan Jalan Pasal 6
(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi
barang dan jasa yang dibutuhkan. (*)