Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kab. Sarolangun Terkait Tes Ulang Pegawai (Non PNS) Honorer

354


Oleh : Dr.Dedek Kusnadi,M.Si.MM
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Serta Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UIN STS Jambi.

 

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Wacana Pemerintah Kabupaten Sarolangun Terhadap Kebijakan,Melakukan Tes Ulang terhadap Tenaga kerja Honorer Pamkab Sarolangun menuai polemik di tengah2 publik dan tanda tanya besar dengan Hal Seperti itu, menurut hemat saya hal tersebut harus di kaji ulang dan di Pertimbangkan, karena melihat dari aspek hidup dan Penghidupan seseorang dan Keluarga dari sisi Kemanusiaan, walaupun Kita menginginkan adanya perbaikan kualitas kerja yang Propesional apakah nanti tidak memungkinkan justru menjadi celah baru dalam Permainan oknum.

Apa lagi pertimbangan terhadap pegawai honorer yang sudah bertahun2 mengabdi kemudian terpaksa harus terhenti, karna ketika tes ulang ini tidak dapat lulus, jadi hal itu harus menjadi perhatian kusus Pemda Kab. Sarolangun dalam menentukan kebijakan untuk melakukan Tes Ulang Pegawai honorer.

Hal itu juga berdampak gejolak sosial di masyarakat bukannya memberi solusi atas Pemanpaatan justru malah sebaliknya menimbulkan Pengaruh negatif dengan menambah jumlah Pengangguran.

Padahal sudah jelas Undang-Undang Negara Republik Indonesia memberikan jaminan bagi masyarakat khususnya dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak dalam kehidupan sehari hari, dan seharusnya Pemerintah Kabupaten Sarolangun membuka lapangan Pekerjaan baru untuk Putra Putri Sarolangun jangan malah memangkas yang audah ada.

Kecuali ada Pegawai honorer yang melakukan tindakan Pelanggaran Contoh nya, malas kerja,tidak di Siplin dan sebagainya dengan adanya pembuktian syah dan baru di beri sangsi tegas hingga Pemecatan karena tidak mampu menjalankan profesionalitas kerja.

Jika Pegawai honorer yang melakukan tes ulang, mereka yang kerjanya bagus, disiplin dan berintegritas dalam pengabdian terkena inbasnya, jangan disama ratakan semuanya, sisi itulah yang menjadi acuan pertimbangan.

Dalam Kajian Ilmu Administrasi Publik ada yang namanya ANGKUNTABILITAS dimana memfokuskan pada informasi tingkat kepercayaan kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah (Proccess Accoon tability) di mana berpengaruh pada angkuntabilitas Prosudural merupakan Pertanggung jawaban apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan Azas Ektika, Kepastian Hukum, dan Ketaatan pada Pelayanan Publik untuk mencapai tujuan akhir dari keputusan melalui evaluasi dampak yang akan terjadi.

Mengingat saat ini sedang di lakukan Revisi Undang-Undang Apratur Sipil Negara (ASN) sehingga tenaga honorer bisa masuk dalam kategori Pegawai kontrak Pemerintah (P3K) yang memiliki hak sama jika di berhentikan mendapat pesangon jika kebijakan Tes Ulang Pegawai honorer Ini benar2 terjadi di Sarolangun tentu sangat tidak releven dengan hal2 terkait akan Kesejahteraan publik dan sangat di sayangkan hal ini juga harus menjadi landasan dasar dalam memutuskan penetapan kebijakan tes ulang terhadap pegawai honorer. [**]