DPRD Sarolangun Kejar Target Ketok Palu Bahas APBD Tahun 2021

55

SAROLANGUN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun bekerja maraton tanpa kenal waktu dalam membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Pagi, siang hingga tengah malam. Ini dilakukan para wakil rakyat itu untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Menurut Permendagri, 60 hari sebelum akhir tahun 2020, APBD harus sudah disahkan, sesuai Permendagri tersebut DPRD Sarolangun menargetkan ketok palu APBD 2021 pada pekan depan, Rabu (18/11/ 2020).

“Sekarang kita kejar target,  Alhamdulillah kawan-kawan sangat bersemangat, tidak mengenal waktu karena ini sudah akhir tahun, kita kerja maraton, kita menargetkan APBD 2021 ketok palu pada Rabu pekan depan,” kata Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE,  Rabu 11 November 2020.

Tontawi menyebut, bila tidak sesuai target, akan dikenakan sanksi, APBD dilaksanakan melalui Peraturan Bupati dan itu pun hanya belanja belanja pegawai, khususnya belanja belanja rutin yang wajib, yang tidak wajib tidak bisa dilakukan.

“Kalau  tidak dilakukan sesuai target, maka sanksinya banyak, siapa yang rugi? ya, Masyarakat. Makanya melalui pimpinan DPRD dengan wakil ketua dan anggota, mengejar dan kerja  maraton, pagi, siang dan malam, Insyaa Allah kalau tidak ada halangan hari Rabu 18 November 2020 kita sudah ketok palu, mudah mudahan lancar semua,” terang Ketua Tontawi Jauhari.

Ia juga menginformasikan bahwa sekarang sudah memakai sistim baru, yakni (SIPD) Sistim Informasi Pemerintah Daerah. Ini berbeda, kalau dulu ada belanja langsung dan tidak langsung, sekarang biaya-biaya dibagi menjadi tujuh bagian yang mesti dilakukan, dan juga dengan nomenkelatur yang  berbeda, disesuaikan dengan peraturan.

“Nah, ini tentu butuh proses dalam pembahasan dalam mengejar target kita. Ini lah salah satu bentuk keseriusan kita dalam rangka mengejar pembangunan Daerah yang lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Ketua DPD II Partai Golkar ini menyebut, dalam proses pembahasan anggaran ini ditemui banyak kendala pada Dinas terkait, seperti pada RKA yang sudah tersistematis dengan suatu aplikasi e-Planning dan disitu semua program terintegrasi, kalau tidak ada sinkronisasi, akan tertolak dengan sendirinya.

“Nah, ini perlu kejelian kita dalam membahas anggaran, Dewan dalam fungsi pengawasannya akan mempertanyakan, disitu lah akan timbul pengawasan menuju penyempurnaan APBD kita,” urai Ketua Dewan yang akrab dipanggil Bang Iton, ini.

“Begitu pun sanggahan dan ganjalan dalam pembahasan, namun kita terus kejar dan ada beberapa Dinas yang usulan anggarannya direvisi ulang,” ujarnya.

Lanjut Ketua, dalam pembahasan APBD 2020 juga program baru, seperti pada dinas TPHP,  yakni program dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

“Pada Dinas TPHP ada program baru, yakni program dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

Yang terdampak covid-19 kita bantu, seperti pengadaan benih padi dan pupuk pertanian,” terangnya.

Tontawi juga memberitahukan, bahwasanya Pemerintah juga membantu masyarakat Petani Sawit dalam re-Planting Sawit, ini merupakan program Pemerintah Pusat, Petani dibantu oleh Dinas TPHP kabupaten dalam mengajukan proposal ke Provinsi, setelah mendapat rekomendasi, langsung diantar ke Pemerintah Pusat. Program tersebut memakai dana CSR perusahaan perkebunan seluruh Indonesia yang disatukan di kementerian, dana itu dapat diperoleh dari pengajuan proposal.

Dalam pembahasan ini, juga terpantau bahwa adanya pengurangan anggaran infrastruktur.

“Untuk anggaran pembangunan infrastruktur jalan kita berkurang, ini terkait masa pandemi, kita harus melakukan re-focusing anggaran, tahun 2020 APBD kita Rp. 1,4 Trilyun, hari ini kita baru bisa bicara pada angka Rp. 1, 216 Trilyun, dengan berkurangnya APBD, anggaran infrastruktur kita otomatis berkurang,” ungkapnya.

Ketua Tontawi Jauhari juga menyatakan, mempunyai banyak PR (target pekerjaan.red), dalam waktu dekat Ia akan turun ke bawah, ke Daerah terpencil menghimpun aspirasi masyarakat.

“Kedepannya, secara pribadi saya  akan fokus turun ke bawah, ke Daerah terpencil, dalam menghimpun aspirasi masyarakat, seperti kemarin kami turun ke Sekeladi-Batu Empang Kecamatan Batang Asai, mereka membutuhkan rehab jalan dan itu kita akui,” katanya.

“Insyaa Allah, itu menjadi pertimbangan kita kedepan, begitu pun di Kecamatan Limun, ada anggaran untuk infrastruktur jalan, Limun butuh perhatian dan gelontoran dana yang besar dari pemerintah,” pungkasnya.#.AF.RN.