Dishut Jambi Bela Korporasi, Petani Sarolangun Protes

493
Aksi Protes KTH Alam Rimbo Lestari di Lahan Kemitraan eks Penguasaan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa

SAROLANGUN – Petani yang tergabung ke dalam (Kelompok Tani Hutan) KTH Alam Rimbo Lestari Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Sarolangun, bergolak. Di tengah pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan dan ekonomi mereka, Dinas Kehutanan melarang mereka beraktivitas di area kemitraan seluas 40 hektar.

“Macam mano kami nak makan kalau dak boleh memanen dan merawat kebun kami,” ujar Arpan, Ketua KTH Alam Rimbo Lestari kepada awak media, Rabu (11/8). Arpan meminta agar Dinas Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hadir di tengah rakyat yang sedang kesulitan.

Sebelumya, Minggu (8/8), anggota KTH Alam Rimbo Lestari melakukan aksi pernyataan sikap di lokasi areal kemitraan. Muspardi, sekretaris KTH yang mendampingi Arpan, menyatakan bahwa mereka sudah terjepit di antara kepentingan korporasi dan oknum-oknum pejabat pemerintah.

“Kami mendesak Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ikut memperhatikan masalah ini karena kami sudah dizolimi,” ujar Muspardi. Bila masalah ini tidak ditanggapi, tambahnya, nasib sebanyak 72 anggota kelompok tani itu akan semakin terancam di tengah pandemi.

Dia menyayangkan kebijakan sepihak Dinas Kehutanan dan KPH VIII Ilir Sarolangun melarang mereka beraktivitas. Sebab, KTH Alam Rimbo Lestari sah memiliki hak atas lahan itu, yang naskah kerja samanya (NKK) sedang diajukan untuk mendapat pengakuan dan perlindungan Menteri LHK.

Kerjasama antara KPH VIII Ilir dengan KTH Alam Rimbo Lestari atas 40 hektar lahan hutan produksi terbatas itu dinyatakan dalam Perjanian Kerjasama Kemitraan Kehutanan No 533/PKS/Dishut/UPTD-KPHP.1/V/2021. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala KPH VIII Ilir Budi Kus Yulianto dan Ketua KTH Alam Rimbo Lestari M Arpan pada 31 Mei 2021.

Ikut mengetahui Asisten Pemerintahan Kabupaten Sarolangun Arief Ampera dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Akhmad Bestari. Disaksikan antara lain oleh Camat Pelawan Deni Subhan, Kades Lubuk Sepuh M Syargawi, aktivis LSM Himpabal Muhammad, dan penyuluh kehutanan James Siregar.

Belasan tahun sebelumnya, area seluas 40 hektar itu masuk ke dalam izin HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa. Baru pada 2020, melalui SK No 70/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2020, Kementerian ATR/BPN memberikan izin HGU baru bagi PT Agrindo untuk area seluas 1.329 hektar.

Luasan tersebut berkurang sekitar 1.000 hektar dari luasan izin HGU sebelumnya seluas 2.134 hektar. Selain karena masuk kawasan hutan seluas 96 hektar, sebagian dikeluarkan dari HGU karena milik masyarakat, masuk kawasan konservasi, dan sempadan sungai.

Untuk kawasan hutan 96 hektar, seluas 56 hektar adalah hutan produksi yang tumpang tindih dengan izin HGU PT Samhutani dan 40 hektar hutan produksi terbatas. Areal terakhir inilah yang dimitrakan dengan KTH Alam Rimbo Lestari dalam skema perhutanan sosial.

Karena itu, setelah menandatangani naskah kerjasama kemitraan (NKK), petani pun beraktivitas di kebun tersebut.

“Lahan yang sekitar dua tahun terlantar kami rawat, kami prunning, kami pupuk, dan hasilnya kami panen. Kami juga sudah bayar pajak atas hasil panen, sebesar Rp 5,4 juta,” jelas Muspardi.

Anehnya, PT Agrindo yang sudah jelas-jelas tidak memiliki hak atas tanah tersebut malah mengajukan keberatan. Atas alasan keberatan PT Agrindo itu Dishut dan KPH mengambil kebijakan sepihak membekukan kegiatan petani di kebun tersebut.

“Dishut dan KPH mendadak saja mengeluarkan risalah rapat soal penundaan kegiatan pelaksanaan NKK, tanpa kami diajak rapat,” tambah Muspardi.

Mereka mengetahui penundaan itu saat diundang rapat oleh Kepala KPH VIII Ilir Budi Kus Yulianto pada 19 Juli 2021. Dalam rapat itu Budi Kus menunjukkan risalah rapat di Dishut Provinsi Jambi pada 14 Juli 2021.

Dishut menyatakan bahwa pelaksanaan NKK antara KPH VIII Ilir dengan KTH Alam Rimbo Lestari ditunda sambil menunggu terbitnya SK Kulin KK oleh Menteri LHK. Petani diminta tidak melakukan kegiatan perawatan sawit, prunning, pemupukan dan pemanenan.

Budi Kus yang dijumpai pada Senin (9/8) membantah membela korporasi dalam hal ini PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa. Dia mengatakan, PT Agrindo keberatan karena sawit di atas lahan yang sudah dikerjasamakan dengan masyarakat ditanam oleh perusahaan tersebut.

Kan arealnya sudah dikembalikan ke negara, kenapa tidak meminta PT Agrindo menebang pohon sawit yang berada di dalam areal kemitraan dengan KTH Alam Rimbo Lestari tersebut? “PT Agrindo tidak mau,” jawab Budi Kus.

Selain itu, tambah dia, berpedoman pada UU Cipta Kerja, PT Agrindo berkeyakinan bisa mengajukan pelepasan kawasan hutan untuk kembali dimasukkan ke dalam HGU mereka.

Sekda Sarolangun Endang Abdul Naser yang dikonfirmasi terpisah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak berlaku surut. Karena itu, areal yang sudah dikeluarkan dari izin HGU PT Agrindo itu tidak ada urusan lagi dengan perusahaan tersebut.

Seharusnya, tambah Endang Naser, Kementerian LHK dan jajarannya melakukan penegakan hukum terhadap PT Agrindo karena bertahun-tahun menggarap kawasan hutan seluas 96 hektar. “Ini pidana,” tegas Endang Naser, PT Agrindo dinilai melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Direktur Utama PT Agrindo Mashadi Cakranegara yang dihubungi sejak Senin lalu belum bersedia memberikan keterangan. Sementara Manajer Kebun PT Agrindo Eben Ester juga belum dapat dikonfirmasi. Ponselnya tidak aktif. Dikirimi pesan WhatsApp, Eben tidak merespons.(*)

Sumber : metrojambi.com