Diduga Stockpile Milik Oknum Anggota DPRD Sarolangun Tidak Ngantongi Izin

950

SAROLANGUN-Diduga keberadaan Stockpile pemilik oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sarolangun tidak mengantongi berizin dan tampung galian C ilegal yang tepatnya di Desa Larang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Diduga Stockpile menampung galian C ilegal tidak memiliki izin dan pada saat ini mulai membuat resah masyarakat sekitanya dan juga Pondok Pesantren.

Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat yang tidak mau disebut namanya mengatakan keberadaan Stockpile sangat merasahkan warga sekitar dan membuat para anak santri terkena debu, dan penyakit kulit.

Stockpile tersebut diketahui keberadaannya memang terbilang sangat dekat dengan permukiman warga dan mirisnya lagi keberadaan Stockpile tersebut juga berdampingan dengan Pondok Pesantren

Merujuk pada UU RI No 3 tahun 2O2O tentang perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Pada pasal 161 menjelaskan :
“setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian, pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp 100.000.00O.00O,00 (seratus miliar rupiah).

M. Badri selaku pengasuh yang sekaligus pemilik Yayasan Pondok Pesantren tersebut mengeluh dan kepada media iniĀ  mengatakan ” keberadaan stockpile tersebut sudah sangat menganggu aktivitas kami dan kami juga sudah merasakan dampak seperti adanya polusi debu yang membuat para santri kami mengalami batuk, filek dan sesak napas.

Harapan kami kedepannya nanti Stockpile ini tolong dipindahkan karena sangat dekat dengan permukiman warga, karena itu kita berharap kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Sarolangun untuk dapat memperhatikan dan bertindak atas keberadaan Stockpile ini, ujarnya

Menyikapi keberadaan Stockpile dan permasalahan tersebut, dan beberapa awak media lainnya mengkonfirmasi kedinas BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sarolangun. namun sangat disayangkan keberadaan Stockpile tersebut ternyata tidak diketahui oleh pihak Dinas BPTSP Kabupaten Sarolangun.

Kepada media ini Kepala Dinas BPTSP Kabupaten Sarolangun Ahmad Nasri mengatakan” untuk saat ini keberadaan Stockpile tersebut belum kita ketahui dan jujur selama inipun mereka belum pernah melapor atau mengurus izin kedinas BPTSP Kabupaten Sarolangun.

Terima kasih atas infomasinya kedepan kami akan turun mengcross cek keberadaan Stockpile tersebut dan bagi masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas Stockpile yang dimaksud tolong lapor dan surati pihak pemerintah Kabupaten Sarolangun,” jelasnya. Jum’at 11 Juni 2021 / Jumu’ah 30 Syawal 1442.

(Afdol)