Diduga Pungli Tukang Parkir Di RSUD Prof DR. H.M.Chatib Quzwain. Pengasilan Juru Parkir Ditaksir Melebihi Gaji DPRD

137

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Sunguh mengejutkan penghasilan tukang parkir melebihi gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), Padahal jika dilihat pekerjaannya hanya mengatur posisi kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. kejadian perkara tersebut diperoleh langsung dari pengunjung RSUD Prof DR. H.M.Chatib Quzwain kabupaten sarolangun Mutopa dengan tujuan mengunjungi keluarga yang sedang upname atau sakit.

Tukang parkir meminta uang parkir kepada bapak mustopa, rabu malam (10/01/2018) dengan menyodorkan uang lembaran sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) untuk kedua kendaraan sepeda motor tersebut, maka tukang parkir mengembalikan sisa uang sebesar Rp 1.000,-( ribu rupiah), berarti ongkos parkir perkendaraan sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Kejadian tersebut bukan sekali ini dialami oleh bapak mustopa ketika berkunjung ke RSUD Prof DR. H.M.Chatib Quzwain simpang bukit akan tetapi sudah berkali-kali, sedangkan ditempat lain di sekitar hanya memunggut biaya parkir sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah). Hal ini menjadi tanda tanya bagi semua pengunjung RSUD tersebut yang memungut tarip parkir yang terlalu besar melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.kabupaten sarolangun

Sementara kendaraan sepeda motor sampai ratusan berjejer dihalaman parkir RSUD tersebut dan bila diperhatikan lebih dalam dengan menghitung penghasilan tukang parkir yang setiap harinya ditaksir memperoleh penghasilan rata-rata Rp 300.000,-an (tiga ratusan ribuan rupiah) sampai dengan Rp 500.000,-an (lima ratus ribuan rupiah) dan jika ditotal perbulan maka penghasilan tukang parkirĀ  berkisar Rp 9.000.000,-an (Sembilan jutaan rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,-an (lima belas jutaan rupiah) dengan waktu bekerja perhari hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 6 jam, tentu hal ini melebihi penghasilan gaji para pegawai negeri, ataupun anggota DPR Kabupaten sarolangun .

Padahal untuk menjadi tukang parkir tidak perlu menggunakan ijazah yang tinggi atau biaya yang banyak, hanya dengan bermodalkan reflie sudah bisa melaksanakan tugas. Sunguh hal ini menjadi berat bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah sakit sarolangun dengan tarif parkir yang dibuat-buat oleh para tukang parkir tanpa berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten sarolangun Padahal semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nonor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga dalam Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sarolangun Nomor 18 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Dengan berlangsungnya praktek tersebut diduga menyalahi regulasi yang ada. Akibatnya orang yang datang ke RSUD Prof DR. H.M.Chatib Quzwain simpang bukit, masyarakat merasa dirugikan sementara biaya pakir ditambah dengan biaya untuk pengobatan semakain merasa dibebani dari oknum tersebut

Perlu diketahui kunjungan yang dilakukan oleh keluarga pasien ke RSUD sarolangun bukan hanya setengah hari saja melainkan berhari-hari tergantung dari kondisi kepulihan pasien yang dirawat di RSUD tersebut. Sedangkan tarif yang dikenakan dengan biaya Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) adalah berlaku setengah hariĀ  saja untuk sepeda motor, jika lebih maka petugas parkir yang baru meminta tambahan parkir untuk waktu berikutnya dengan biaya yang sama begitu seterusnya dan berlaku juga dengan kendaraan roda empat seperti mobil dan lain sebagainya.

Padahal jika terjadi kehilangan kendaraan maka petugas parkir tidak mau bertanggungjawab atau meganti kendaraan yang hilang seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Pertanyaan apakah benar hasil pungutan juru parkir selama ini masuk ke Kas Daerah, ini perlu kajian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kabupaten Sarolangun.

Penulis : M. Yunus
Editor. : Sopyan Abusro