Diduga Melanggar Netralitas, Bawaslu Sarolangun Panggil ASN

28

Foto: Edi Martono, SE Ketua Bawaslu Sarolangun

SAROLANGUN- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sarolangun memanggil beberapa orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal klarifikasi laporan masyarakat dan hasil temuan pengawasan Bawaslu, Jumat kemarin lusa (31/1/2020) di Sekretariat Bawaslu Sarolangun.

Dari keterangan yang diperoleh netizenews.co.id Pemanggilan tersebut terkait dugaan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang netralitas dan kode etik ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada 23 September tahun 2020.

Dalam PP nomor 43 tahun 2004, ada 7 larangan bagi PNS yang dikontruksikan dalam PP nomor 42 tahun 2004, antara lain ASN dilarang melakukan pendekatan kepada Parpol terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon dan ASN dilarang memasang Spanduk atau Baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain.

Ketua Bawaslu Sarolangun Edi Martono, SE mengatakan tujuan pemanggilan ASN agar tidak melakukan perbuatan melanggar netralitas dalam Pilkada.

“Pemanggilan ASN bertujuan agar tidak melakukan perbuatan melanggar netralitas dalam Pilkada, karena bisa berpengaruh buruk bagi pelaku sebagai ASN dan bagi Bakal Calon,”kata Edi Martono, Jumat siang (31/1/2020) kemarin.

Edi Martono menyebut, dari beberapa oknum ASN yang dipanggil, baru dua orang yang memenuhi panggilan Bawaslu Sarolangun, yakni ASN setingkat Kepala Dinas.

“Yang memenuhi panggilan baru dua orang, yakni ASN setingkat Kepala Dinas Pemkab Sarolangun,” sebutnya, seraya menambahkan pemanggilan ini bermaksud sebagai peringatan untuk tidak mengulangi melakukan dugaan pelanggaran kedepannya.

Mudrika, SH, MH mengatakan pemanggilan terhadap oknum ASN/PNS di lingkungan Pemkab Sarolangun untuk klarifikasi karena diduga melanggar netralitas dan kode etik.

“Berdasarkan informasi, ada ASN/PNS di lingkungann Pemkab Sarolangun, yang diduga melanggar netralitas dan kode etik, yang menampilkan foto yang diposting di media sosial, berbentuk simbol dukungan kepada salah satu Bakal Calon Gubernur Jambi dalam Pilkada 2020,” kata Mudrika, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Sarolangun.

“Setelah klarifikasi dilakukan penkajian, jika terbukti akan diteruskan ke Komisi ASN untuk diberikan sanksi administratif sesuai Undang Undang yang berlaku, bila tidak terbukti, kasusnya dihentikan,” terang Mudrika.

Mudrika menambahkan, walau pun saat ini masih dalam tahapan Bakal Calon, ASN/PNS Wajib menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Bakal Calon.

“Sesuai surat edaran MenPAN/RB dan Mendagri, walau pun masih dalam tahapan Bakal Calon, ASN/PNS Wajib menjaga netralitas dan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Bakal Calon,” tutup Mudrika.

Bawaslu berharap bagi ASN/PNS yang dipanggil untuk diminta keterangan dan klarifikasi, agar memenuhi panggilan Bawaslu dan dapat menahan diri.

“Kita berharap ASN/PNS yang dipanggil, agar datang, dan kedepannya sebaiknya menahan diri, jangan terlibat memihak atau menguntungkan salah satu Bakal Calon,” pungkas Ketua Bawaslu Edi Martono. (*)

(Abah Agus)