Diduga Amdal PT. APTP Fiktif Melanggar UU Himpabal Minta Klarifikasi

49

Muhammad : yang Sudah ditandatangani jangan diingkari

SAROLAMGUM – LSM Himpunan Masyarakat Putra Batin Limo (Himpabal) terkait belum adanya penyelesaian Konflik tuntutan mereka kepada pihak perusahaan PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) Salah Satunya persoalan diduga PT. APTP belum memiliki Amdal sesuai amanat Undang Undang nomor 32 pasal 36 ayat 1 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, beserta tuntan lainnya.

Padahal menurut ketua Himpabal Muhammad, pada saat dikonfirmasi media ini, bahwa sebelumnya mereka (Himpabal) sudah menempuh jalan mediasi baik itu secara langsung maupun dipasilitasi oleh pihak pemerintah ataupun dikantor tepatnya dikebun milik perusahaan PT. Agrindo dan semua mediasi tersebut berita acaranya sudah ditangani dari semua pihak terkait.

“Mediasi sudah dua kali yang pertama di Aula Bupati pada tanggal 31 Oktober 2019 kemaren, yang kedua dikantor PT. Agrindo pada tanggal 4 Desember 2019 semuanya berita acaranya sudah ditandatangani, tinggal lagi penyelesaiannya yang belum ada saat ini.”jelas Ketua Himpabal yang kerap dipanggil Momad itu.

Menyikapi hal tersebut menurut Himpabal pihak pemerintah sejauh ini menutup mata dan menyepelekan apa yang diteriakkan himpabal selama ini.

“Yang sudah ditanda tangani jangan diingkari.” Tambahnya sambil menunjukan 2 lembar surat hasil mediasi yang sudah ditandatangani dari semua pihak yang hadir pada saat mediasi.

Muspardi, Sekretaris Himpabal menyebutkan selain tuntutannya yang lain, Amdal PT.APTP adalah saat ini sangat Misteri karena diduga yang dikeluarkan selama ini fiktif. Rabu (18/12/2019).

“Banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang selama ini diduga ada pembiaran dari pihak tertentu, salah satunya kita minta baik itu dari pihak Agrindo sendiri maupun dari pihak pemerintah terkait untuk mengklarifikasinya, bagai mana dugaan Amdal piktif ini, karena kalau tidak demikian tidak menutup kemungkinan ini kita lanjutkan keranah hukum.”pungkas Muspardi.

Berdasarkan informasi yang dapat ditelusuri media ini, Himpabal berharap kepada pemegang kebijakan agar memang tidak menerbitkan perpanjangan izin HGU PT.APTP sesuai hasil mediasi berita acara poin ke-dua, diruang Aula Bupati Sarolangun yang secara langsung pada saat itu dipimpin Asisten I Arief Ampera dengan berbunyi “perpanjangan HGU PT.APTP belum bisa diproses perpanjangan apabila Konflik dengan masyarakat Bathin Limo belum diselesaikan”.

(Afdol)