Diduga Abai Kesepakatan, PT. Agrindo Kangkangi Undang-Undang Tenaga Kerja

202

SAROLANGUN – Menindaklanjuti Klarifikasi terkait pesangon yang sepihak oleh PT. Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) yang digelar Kamis (11/6/2020) dimeja ruang pola Kantor Dinsnakertran Sarolangun, dengan keputusan kedua belah pihak (Agrindo dan 25 perkerja di PHK) sepakat bahwa pemberian pesangon kepada 25 pekerja yang sudah di PHK oleh PT. Agrindo tersebut harus merujuk kepada Undang undang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 3 Tentang ketentuan Pesangon dan Permen nomor 150 pasal 27 ayat 3.

Namun sangat disayangkan, Lagi dan lagi PT. APTP menunjukkan ketidak koperatifnya sebagai perusahaan dengan mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati pada pekan lalu.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Askep PT. Agrindo Abdul Rahman pada saat mediasi pertama yang juga digelar di Dinas Nakertran Sarolangun dengan pernyataan tidak merobah angka pesangon dan juga tidak merujuk pada Undang-Undang yang sudah disepakati. Rabu (17/6/2020).

” Hasil rapat manajemen, diputuskan pesangon dinaikkan satu juta per pekerja,” kata Abdul Rahman.

Spontan, ucapan Abdul Rahman dijawab pekerja dengan nada tinggi.

“Itu penghinaan bagi kami, tidak sesuai dengan Undang-Undang,” ucap Ivo Krisnadi.

Suasana mediasi menjadi panas sesaat emosi para pekerja semakin meninggi.

“Kami tetap tindak lanjuti, jalan apa pun akan kami tempuh, jangan seenaknya saja perusahaan mengangkangi hak-hak kami,” pungkas Sahroni.

Pantauan media ini,  dari pengakuan para pekerja, uang pesangon yang semestinya diterima pada angka Rp. 86 Jutaan,  hanya akan dibayar pada angka Rp. 37 Jutaan, bahkan ada yang tercatat hanya akan menerima Rp. 16 Jutaan dengan masa kerja belasan tahun.

Namun Abdul Rahman menyela, menyebut jumlah yang akan dibayarkan tersebut adalah uang kompensasi, lagi-lagi membuat suasana mediasi menjadi panas.

“Ini uang kompensasi, bukan uang pesangon,” terang Abdul Rahman seakan tidak memperdulikan Undang-Undang yang berlaku.

Mediasi pertama antara pihak pekerja dengan PT. Agrindo dipimpin Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja (Naker) Kabupaten Sarolangun Solahudin Nopri, didampingi Bustanil Arifin Kabid Hubungan Industrial, dan Ahmad Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berusaha membuat mediasi ini berjalan damai dan lancar, dan terbukti walau belum membuahkan hasil sesuai tuntutan pihak pekerja.

“Naker hanya mediator, bila tidak tercapai titik temu antara para pihak, kami akan keluarkan anjuran yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan,” ungkap Kadis Nopri.

Lanjut Kadis, anjuran pihaknya tidak memaksa.

“Kewenangan kami hanya sampai memberikan anjuran, dan anjuran kami tidak memaksa ” terang Solahudin Nopri.

Kadis Nopri juga menanggapi, alasan efisiensi menurutnya kurang tepat dijadikan alasan tidak membayar penuh pesangon para para pekerja.

“Dengan alasan efisiensi memutuskan mem-PHK pekerja, pesangon tidak sesuai Undang Undang,  ini kurang tepat, namun tugas kami sesuai kewenangan kami memediasi, namun sepertinya percuma, pihak perusahaan sudah menetapkan sendiri, ” urai Nopri.

Hingga di penghujung mediasi, para pekerja sempat mengungkapkan komitmennya ke depan.

“Yang jelas sekarang, perusahaan tidak punya itikad baik, kami akan aksi sampai hak kami dibayar, kami akan bawa persoalan ini ke Bupati, kami juga akan lakukan aksi stop produksi perusahaan,” tegas Sahroni.

Diketahui, para pekerja yang di-PHK Agrindo ini tergabung dalam Serikat pekerja Peduli Buruh Sejahtera Sarolangun (PBSS), dengan melihat mudahnya perusahaan mengangkangi Undang Undang serta mengikari kesepakatan tersebut, mereka akan mengadu langsung kepada Bupati Sarolangun serta siap menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan hak -haknya dan bila mungkin, akan membawa masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kalau tidak terpenuhi hak-hak kami, kami siap membawa kasus ini ke PHI,” pungkas Abdur Rahman. (Br)