Bupati Sarolangun Mensosialisasi, Pelatihan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa

51


NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun terus melakukan pemantauan terkait dana Desa yang pada prinsipnya bertujuan untuk membangun suatu desa serta mensejahterakan masyarakat Desa. Untuk menghindari tentang adanya penyelewengan dana dalam pengelolaannya, perlu dilakukan pengawasan sehingga bisa lebih efektif.

Rabu, (08/11/2017) di Ruang Aula Kantor Bupati Sarolangun, dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah Dana Desa. Peserta pelatihan yang melibatkan unsur Babinkamtibmas Polres Sarolangun guna menindak lanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara Polri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Dalam Negeri yang isi kesepakatan tersebut adalah bahwa pengawasan dana desa disepakati tunggal yang mengawasi, yaitu Kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya diseluruh Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Sarolangun H.Cek Endra,Wakil Bupati Hilalatil Badri,Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana,Para Kabag, Kasat, Kapolsek Jajaran, Camat dan Kepala Desa Sekabupaten Sarolangun, serta seluruh Bhabinkamtibmas Polres Sarolangun.

Bupati H.Cek Endra dalam sambutannya mengatakan ,menindak lanjuti nota kesepahaman antara Kemeterian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kapolri terkait pengawasan Dana Desa, untuk memberikan pemahaman kepada Kapolsek Jajaran Polres Sarolangun ,Camat, Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas terkait mekanisme pengawasan, pencegahan dan penanganan permasalahan dana Desa sehingga terjalin sinergritas Pemerintah Desa dengan Bhabinkamtibmas serta meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa.

Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana dalam pemberian materi menjelaskan bahwa kehadirian kita disini adalah dalam rangka memahami serta bagaimana mengaplikasikan terkait nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polri. Kesepahaman ini telah memerintahkan petugas Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendampingan penggunaan Dana Desa.

“Perlu dipahami oleh Kepala Desa bahwa keberadaan Bhabinkamtibmas yang melakukan pendampingan jangan dijadikan beban. Nota kesepahaman ini sifatnya pendampingan dan mencegah terjadinya permasalahan dana desa serta untuk memastikan segalanya dapat berjalan dengan semestinya,”ucapnya.

Ditambahkannya Polri selain mengemban fungsi penegakan hukum, juga mengemban fungsi Harkamtibmas, dan nilai Harkamtibmas yang memiliki posisi lebih tinggi dari pada penegakan hukum.

“Apa gunanya penegakan hukum bila hal itu justru akan mengancam harkamtibmas. Jadi disini terkait pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan pencegahan permasalahan dana desa Polri lebih mengedepankan fungsi Harkamtibmas,”Ujarnya.

(Mang Fudin/Sopyan Abusro)