Bos Toko Diya Elektronik di Gugat Cerai Istri Tua dan Istri Muda di Pengadilan Agama

2173

SAROLANGUN-Dalam hidup di Dunai ini tiada yang abadi, adanya pertemuan tentunya ada namanya perpisahan, menurut informasi yang dihimpun seperti yang dialami Bos Diya Elektronik Singkut ,Bukan menjadi rahasia umum di Pengadilan Agama Sarolangun tentang gugatan cerai oleh ke Dua Istrinya yakni, Istri Pertama dan Istri ke Dua dengan waktu yang bersamaan di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun.

Bak kata pepatah bukan Perpisahan yang di tangisi namun pertemuan yang di sesali, seperti yang di alami Bos Diya Elektronik inisial (SH) Mempoligami Istri Pertama inisial (M) 45 Tahun Warga Singkut, menikahi Istri muda inisial (TP) 25 Tahun Warga Desa Raden Anom pada 25 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai, diduga pernikahan tersebut tanpa mengantongi Surat Izin Persetujuan Poligami dari Istri Pertama.

MenurutPasal 5 ayat (1) huruf A Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu menge­nai adanya PERSETUJUAN istri/istri­ bagi suami yang mengajukan izin Poligami, adalah bersifat mengatur kebolehan berpoligami, adalah sifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami, bukan menutup kebolehannya.
Dengan tidak mengantongi surat izin poligami Bos diya elektronic melanggar UU Perkawinan,

Diduga proses pernikahan dengan istri keduanya adanya manifulasi data sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai menerbitkan Surat Nikah.

Bos diya electronik melakukan pemalsuan data (KTP) Kartu Tanda Penduduk dengan Status Perjaka(Bujangan)

Menurut definisi dokumen yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Unsur Pidana dan Bentuk Pemalsuan Dokumen di sini adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti Akta kelahiran, Surat Nikah, Surat Perjanjian). Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pihak Pengadilan Agama Sarolangun membenarkan dengan adanya gugatan cerai ke Dua Istri (SH) yaitu (M) dan (TP). Senin (16/11/2020).

Pada saat di konfirmasi ECI petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sarolangun mengatakan, sidang mediasi lanjutan yang ke Dua gugatan cerai antara Istri Pertama (M) dan Istri ke Dua (TP) dengan sang Suami (SH) di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari yang sama Rabu (18 11 2020) di adakan secara bersamaan.

Ini kasus yang baru terjadi di Pengadilan Agama Sarolangun.
Satu Suami di Gugat Dua Istri Secara Bersamaan.(*)