Bawaslu : Kami Juga Perlu Diawasi Masyarakat

Suasana Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “Penguatan Peran Masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Sarolangun”

SAROLANGUN – Bawaslu Sarolangun menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan PIlkada Tahun 2020 di Kabupaten Sarolangun, di King Hotel Sarolangun, Sabtu (23/11/2019).

Peserta berjumlah 100 orang yang terdiri dari Ormas, OKP, Karang Taruna, Organisasi Mahasiswa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Edi Martono, SE Ketua Bawaslu Sarolangun dan Kordiv Pengawasan menguraikan, tujuan sosialisasi ini agar masyarakat dapat saling mengawasi Pilkada tahun 2020 mendatang, yang mana Masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam Pilkada ini akan memberikan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2020-2024.

Sebagaimana undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dalam hal Money Politik, Pemberi dan penerima sama-sama dikenakan sanksi, berbeda dengan Pemilu Presiden dan Legislatif yang hanya pemberi yang kena sanksi pidana.

“Dalam hal money politik pada Pilkada, Pemberi dan Penerima sama-sama kena Sanksi pidana, berbeda dengan Pemilu Presiden dan Legislatif, yang kena sanksi Pidana hanya Pemberi, ” urai Edi Martono.

Edi Martono menyebut, Penyelenggara Pemilihan yakni KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara harus disertai pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan, menurutnya tanpa partisifasi masyarakat bisa diprediksi pengawasan Pilkada tidak akan maksimal.

“Kami menyadari bila tanpa partisifasi masyarakat bisa diprediksi pengawasan Pilkada tidak akan maksimal,” tambah Edi Martono.

Lanjut Edi Martono, Bawaslu berharap peran aktif Masyarakat dalam pengawasan, hingga melaporkan pelanggaran.

“Kami menjamin Pelapor akan kami rahasiakan dan ada jaminan keamanan dari Kepolisian”, terang Edi Martono.

Seirama dengan Ketua Edi Martono, Kordiv Hukum Penindakan dan Pelanggaran Mudrika, SH, MH dalam pemaparan materi menyebut karena keterbatasan personil, Bawaslu dalam Pengawasan, tidak mungkin maksimal, terkait hal ini peran serta Masyarakat diharapkan dapat membantu Bawaslu dalam pengawasan.

“Sosialisasi ini agar masyarakat tidak kena sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan,” kata Mudrika.

Dijelaskannya, Undang undang nomor 10 tahun 2016 menentukan batas minimal Sanksi hukuman penjara minimal, 3 tahun dan maksimal 5 tahun penjara. Banyak hal yang dapat dilakukan Masyarakat dalam pengawasan Pilkada, bertujuan agar PIlkada terlaksana secara Bebas, Terbuka, Proporsional, Profesional,
jujur, adil, berintegritas, akuntabel dan meninggkatkan peran serta masyarakat.

Lanjut Mudrika, pentingnya laporan nasyarakat karena zaman dan tehnologi yang semakin canggih, mudah melakukan transaksi money politik dan sulit diketahui Bawaslu dan jenjang pengawasan di bawahnya.

Dengan kondisi ini masyarakat berperan penting dalam Pencegahan pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran pidana, pelanggaran Administrasi, pelanggaran kode etik dan juga melaporkan pelanggaran pemilihan atas pelanggaran ASN, TNI dan Polri kepada Bawaslu atau Jenjang pengawasan Bawaslu yang ada di Desa dan Kelurahan.

Namun sebagai penyelenggara Pilkada, Mudrika mengatakan bahwa pihaknya juga perlu diawasi Masyarakat agar Bawaslu benar-benar bekerja profesional,
“Kami juga perlu diawasi agar benar benar Profesional dan independent,” tukas Mudrika.

Johan Iswadi, SP Kordiv SDM dan Administrasi meminta partisifasi aktif masyarakat agar ikut rekrutmen Panwascam sasuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan Bawaslu.

“Kami butuh orang-orang yang betul-betul mampu dalam hal mengawasi setiap tahapan Pemilihan,” kata Johan Iswadi.

Menurut pantauan media ini, sosialisasi berlangsung lancar dengan diskusi interakrif para peserta sosialisasi. (*)

Reporter : Abah Agus