Bawaslu akan Menindak Tegas ASN Yang Melanggar

236

Ketua Bawaslu Edi Martono saat menyampaikan materi Sosialisasi

SAROLANGUN – Sesuai masa tahapan Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Sarolangun melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif terkait Payung Hukum Pengawasan PIlkada Serentak tahun 2020 di King Hotel Sarolangun, Jum’at (22/11/2019).

Peserta berjumlah 100 orang terdiri dari Camat, Kesbang Pol, Lurah, Kades, Ketua KPU Muhammad Fakhri dan utusan Polres Sarolangun, OKP, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat se Kabupaten Sarolangun.

Ketua Bawaslu Sarolangun Edi Martono, SE dalam membuka acara sosialisasi memgatakan Pihaknya tidak ingin ASN (Aparatur Sipil Negara) terkena Sanksi akibat perbuatannya melanggar Undang Undang dan Peraturan PIlkada, yang berakibat fatal.

“Kami tindak main-main, kami akan menindak tegas ASN yang melanggar Undang Undang dan Peraturan PIlkada khususnya terkait politik praktis ASN,” ucap Edi Martono.

Edi Martono, yang juga sebagai Kordiv Pengawasan Bawaslu Sarolangun berharap semua hak pilih bisa terakomodir, “Kami berharap semua masyarakat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dan terakomodir, ” tambah Edi Martono.

Dalam pemaparan materi sosialisasi, Mudrika, SH, MH Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sarolangun menguraikan perihal tindak pidana Pemilu dan Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan PERBAWASLU Nomor 14 tahun 2017, yang sangat menekankan pada keterlibatan ASN dalam Politik praktis.

Mudrika menyebut penanganan pelanggaran pada Pilpres ditetapkan hari maksimal 14 hari, Sedangkan pada PIlkada maksimal 5 hari.

“Pada Pilkada ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran dengan waktu yang lebih singkat dan tepat waktu,” ucap Mudrika.

Lanjut Mudrika, terkait “Money Politik”, pada Pemilu hanya Pemberi yang dikenakan sanksi (penjara), penerima tidak dikenakan sanksi, sedangkan pada PIlkada, Pemberi dan Penerima sama-sama kena sanksi.

“Kami berharap agar tidak ada ASN dan Masyarakat Sarolangun terkena pidana penjara karena tindakan pelanggaran yang dilakukan pada Pilkada,” harap Mudrika.

Kordiv ADM dan Organisasi Johan Iswadi, SP berbicara tentang nomenklatur yang mengatur rekrutmen panitia ad-hoc Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang prosesnya sedang berlangsung.

“Secara nomenklatur, saat ini rekrutmen Panwascam dalam proses pengumuman penerimaan, silakan ajak keluarga dan Masyarakat mendaftar menjadi anggota Panwascam untuk ikut berpartisifasi dalam Pengawaaan PIlkada serentak tahun 2020 ini, ” ungkap Johan Iswadi.

Menurut pantauan media ini, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif terkait Payung Hukum Pengawasan PIlkada Serentak ini berjalan lancar dengan diskusi interakrif Peserta sosialisasi. (*)

Reporter : Abah Agus