AMPS Minta Presiden & Kapolri Tutup Ilegal Driling & Batubara di Sarolangun

747

JAKARTA-Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun AMPS akan Bentang Baleho 50 meter di depan Istana Negara Presiden Republik Indonesia dan depan Mabes Polri terkait Ilegal Drilling.

Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun (AMPS) Akan Bentangkan Baliho sepanjang 50 Meter di depan Istana Negara dan Depan Mabes Polri terkait Masalah ilegal Drilling.

AMPS yang di Ketuai oleh Julius Rangga Saputra telah memasukan surat Pemberitahuan Aksi Demonstrasi yang akan di gelar selama tiga hari.

Julius Menguraikan Jadwal Aksi AMPS yang Jauh jauh datang dari Kabupaten Sarolangun ke Ibu Kota Jakarta antara lain,

” pada pagi Kamis tanggal 6 Agustus di Depan Istana Negara, Jum’at tanggal 7 Agustus Di Depan Kejagung RI dan Senin tanggal 10 Agustus di Kementerian Lingkungan hidup RI.”

Surat pemberitahuan aksi sudah kita berikan ke bagian Kaba Intelkam Mabes Polri dan Polda Metro Jaya kata Juluis saat di konfirmasi media ini Senin (3/8/2020).

Di katakan Julius, ” Kita Akan Menggelar Aksi Damai di dua tempat yang akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus ini., Pagi kita akan menggelar aksi di Halaman Istana Negara Presiden Republik Indonesia, setelah itu baru menggelar aksi di halaman Mabes Polri, terkait masalah aktivitas Ilegal Drilling yang berada di kabupaten Sarolangun yang sampai saat ini masih lancar beroperasi dan pelaku utama nya belum juga tersentuh oleh penegak hukum di wilayah hukum Polres Sarolangun Polda Jambi.”

Selain aktivitas Ilegal Drilling AMPS juga meminta agar Presiden RI Ir Joko Widodo Menutup semua usaha Tambang Batubara yang tidak mematuhi UU tentang lingkungan hidup (AMDAL)

Lebih detail dijelaskan Julius ada sebanyak 10 poin tuntutan dari Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun yang akan digelar di dua tempat tersebut.

1. Meminta Kepada Bapak Presiden RI Pak Jokowi memerintahkan Bapak Kapolri RI mengambil alih Kasus masalah Ilegal Drilling di Desa Lubuk Napal dan KM 51 Desa Jati Baru, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Meminta Kepada Bapak Presiden RI Pak Jokowi instruksikan kepada Kapolri Copot oknum oknum penegak hukum yang diduga terlibat dalam pelaku Ilegal Drilling.

3. Meminta kepada Bapak Presiden RI pak Jokowi tutup semua usaha Batu Bara yang tidak mematuhi UU tentang lingkungan hidup (AMDAL) yang berada di kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

4. Memberi Laporan resmi kami kepada Bapak Presiden RI tentang Marak nya ilegal Drilling dan oknum oknum Terlibat dalam pengeboran minyak di Desa Lubuk Napal dan Desa Jati Baru KM 51, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

5. Meminta Kepada Bapak Presiden RI Bapak Jokowi instruksikan kepada Bapak Kapolri untuk menindak lanjuti atas Laporan kami masalah Ilegal Drilling dan Batu Bara di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

6. Meminta Kepada Bapak Kapolri Mengambil alih kasus Ilegal Drilling yang berada di Desa Lubuk Napal dan KM 51 Desa Jati Baru Mudo Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi diduga Sampai sekarang masih ada yang Beroperasi.

7. Meminta Kepada Bapak Kapolri Bentuk tim khusus dari Mabes Polri untuk menangkap Bos nya Pelaku Ilegal Drilling Sampai sekarang Belum di sentuh Hukum.

8. Meminta Kepada Bapak Kapolri untuk menelusuri Oknum oknum polisi yang di duga terlibat didalam usaha usaha pelaku Ilegal Drilling tersebut diduga menjadi Beking pelaku Ilegal Drilling di Desa Lubuk Napal dan KM 51 Desa Jati Baru.

9. Meminta Kapolri serius dalam menangani atas laporan kami ini masalah Ilegal Drilling dan Batu Bara yang berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

10. Memberi Laporan resmi nama nama Oknum Polri yang kami menduga keterlibatan dalam usaha Ilegal Pelaku ilegal Drilling.

” Kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun akan terus mengadakan aksi demo didepan Istana Negara sebelum semua tuntutan kami di kabulkan oleh Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri.” Kata Julius (Tim)