Tonton “Kini Calon Kades Boleh dari Luar Daerah” di YouTube

SAROLANGUN – Setiap anak bangsa Putra dan Putri Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak yang sama yakni hak pilih dan dipilih diantaranya pencalonan Kepala Desa yang mana Domisili selama ini menjadi momok syarat anak bangsa mencalon kepala Desa musti dari Desa tempat, berdomisili minimal 1 tahun berdomisili di Desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun melalui Kepala Bidang (Kabid) Kekayaan Desa, Kaprawi saat jumpai diruang kerjanya menyebutkan. (16/09/2019).

Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama.

Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga beimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Latar Belakang Perubahan Aturan Pilkades

Berikut bunyi selengkapnya Pasal 33 UU Desa sebelum dibatalkan oleh MK:

warga negara Republik Indonesia
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; ( Dihapus )

Setelah dihapus, Calon Kepala Desa boleh dari daerah luar Desa, Kecamata, Kabupaten, hingga Provinsi.

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranyaā€¯.

(Afdol)