Penyelengara Pemilu Indikasi Berat Sebelah, HANURA Lapor ke DKPP

Partai Hanura Kabupaten Sarolangun terhadap dua orang kadernya yang duduk di DPRD Sarolangun yang mencalonkan kembali sebagai anggota dewan, namun pindah ke partai politik lain, bakal berbuntut panjang. Sebab, Hanura membawa perkara tersebut ke Bawaslu RI.

Dua kader Hanura yang pindah Parpol itu. Yakni Mulyadi pindah ke PKB dan Cik Marleni yang menyeberang ke Golkar.

Ketua DPC Hanura Sarolangun, Indra Gunawan mengatakan gugatan itu Hanura layangkan karena adanya kecurangan administrasi dalam pencalonan keduanya kembali sebagai Anggota DPRD Sarolangun di Pemilu 2019.

“Kita menilai dari fakta-fakta yang ada pencalonan Mulyadi dan Cik Marleni cacat administrasi,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa Pemilu di Bawaslu Sarolangun, pihak Hanura dikalahkan  Mulyadi dan Cik Marleni, sidang memutuskan jika semua bukti administrasi pencalonan Mulyadi dan Cik Marleni melalui PKB dan Golkar sudah benar dan tidak ada yang disalahkan.

“Kita akan melaporkan Penyelengara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan melampirkan berkas dan  fakta persidangan,” kata Indra.

“Indikasinya Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sarolangun berat sebelah,” katanya lagi.

Dalam gugatannya yang akan dilayangkan ke Bawaslu Pusat, Indra melihat adanya tidak singkronan pernyataan Komisioner KPU Sarolangun di salah satu media online yang mengatakan bahwa tidak adanya surat pengunduran diri oleh Mulyadi maupun Cik Marleni, ucapan Indra Gunawan.

Kebenaran pernyataan Komisioner KPU tersebut, Indra lantas mengirim surat ke KPU namun tidak mendapat balasan.

“Selain itu kita telah mengajukan PAW Mulyadi dan Cik Marleni  pada 18 Oktober 2018, namun  pengajuan PAW Hanura sampai saat ini tidak ada ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Sarolangun,” kata Indra.

padahal, katanya, sesuai aturan tentang tatib DPRD Pasal 104 Ayat 1 tertulis bahwa Pimpinan  DPRD wajib menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD melalui Bupati ke Gubernur.

Kita juga telah melakukan konsultasi dengan Pakar Hukum Kemendagri terkait persoalan ini,” katanya.
(Afdol)