Pemkab Sarolangun Beri Kemudahan Perda No.14 Tahun 2012 Terhadap Pengusaha Sarang Burung Walet, Alhasil PAD Nihil


NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 14 tahun 20012 tentang Perpajakan sarang burung Walet, tertuang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun diundangkan pada 5 Juli 2012, peganti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2007 tentang Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet.

Semenjak perda nomor 16 tahun 2007 mengatur tentang retribusi hingga diganti dengan perda nomor 14 tahun 2012 tentang perpajakan namun kesemuanya itu terhadap pengusaha sarang burung Walet tidak ada dampak sama sekali pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sarolangun.

Di Kab. Sarolangun keberadaan Pengusahaan sarang burung Walet menjamur dimulai dari pusat jantung kota hingga menjangkau kepelosok desa, samun kesemuanya tanpa mengantongi surat izin.

Setelah pemerintah Kab. Sarolangun menerbitkan Perda nomor 14 tahun 2012 tentang perpajakan sarang burung Walet terhadap pengusahaan sarang burung walet diberi kelonggaran mengenai perizinan, pasal (4) no (1) Subjek pajak sarang burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahankan sarang burung Walet, dan no (2) Wajib pajak sarang burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet.

Berbeda dengan Perda nomor 16 tahun 2007 pasal (7) huruf (e) yang berbunyi, Khusus pengelolaan sarang burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi izin Gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL/UPL), dan persetujuan tetangga terdekat yang diketahui olet RT, dan huruf (f) Bangunan gedung tempat digunakan untuk barsarangnya burung Walet dibangun radius 2 (dua) Km dari pemukiman penduduk.

Namun setelah pemerintah Kab. Sarolangun memberi kemudahan melalui Perda No. 14 tahun 2012 terhadap pengusahaan sarang burung Walet sangat disayang kemudahaan tersebut kesannya tidak begitu di indahkan.

Saat netizenews.co.id bertandang ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Kab. Sarolangun, jum’at (11/8/2017) melalui Kadid Pendapatan Adim, SE berujar, pengusaha sarang burung Walet yang ada di Kab. Sarolangun sampai saat sekarang tidak ada yang membayar pajak, namun demikian dalam kesekiannya banyak pengusaha hanya satu-satunya pengusaha sarang burung Walet dari Singkut tujuh yang taat terhadap pajak selebihnya hingga sampai saat ini hasilnya nihil.

Sambungnya, ketika petugas Pendapatan daerah saat menagih pajak terhadap pengusaha mereka berdalih kami tidak mempunyai izin jadi kami tidak perlu membayar pajak, kelitnya.

(Sopyan Abusro)