Menggugat Kwalitas Pemilu Indonesia

Oleh : JOHAN ISWADI

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN – Jika bicara kualitas, maka akan terbayang dua hal kualitas hasil dan kualitas proses. Kulitas hasil, artinya produk yang dihasilkan bermutu tinggi dan sesuai dengan standar yang diharapkan, sedangkan kualitas proses, berorientasi pada standar pelaksanaan.

Namun, dalam perspektif Total Quality Management (TQM), kualitas dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Kualitas merupakan suatu proses didalam penilaian suatu produk atau jasa yang akan dirasakan langsung dari pelanggan atau si penerima pelayanan itu sendiri. Sementara itu, menurut Gerson (2004 :45), kualitas adalah apapun yang dianggap pelanggan sebagai mutu, sedangkan Kotler (2005: 57) mendefinisikan kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Apabila dihubungan dengan Pemilu, maka Pemilu yang berkualitas atau kalau meminjam bahasa Gerson, pemilu yang bermutu adalah pemilu baik dari sisi pelaksanaan maupun outputnya dirasakan oleh konsumen pemilu dalam ini rakyat, telah memenuhi kebutuhan dan harapan.  Lantas apa harapan rakyat terhadap pemilu sehingga jika itu terpenuhi pemilu akan dianggap berkualitas?

Dikutip dari  laman Okezonenews.com, anggota Caretaker KIPP Indonesia, Kaka Suminta, harapan masyarakat terhadap pemilu berlangsung secara demokratis, jujur dan adil (jurdil), kemudian dari sisi hasil, maka pemilu menurut, Awang Darumurti, S.IP, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pemilu dikatakan berkualitas, jika Pemilu (Pemilihan Umum) membawa perubahan kualitas hidup konstituenya.

Nah, bagaimana kulitas pemilu Indonesia? Jika kita ulas lebih  panjang statemen Awang Darumurti, Pemilu (Pemilihan Umum) dinilai hanya memenuhi sebagian harapan masyarakat. Masyarakat merasa, pemilu tidak membawa perubahan kualitas hidup. Hal itu terjadi karena selama ini sosialisasi dalam pemilihan umum lebih banyak dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif yang ingin menjaring suara. Hal ini menyebabkan netralitas pemilih menjadi tidak terjaga.

Menurut Awang, penelitiannya yang berjudul “Riset Perilaku Pemilih di Bantul Pada Pemilu Legislatif” sampai pada kesimpulan bahwa harus ada perbaikan di dua elemen besar yakni Partai Politik dan KPU. “Partai politik harus berusaha memperbaiki kualitas calegnya (calon legislatif), sehingga caleg yang diusung memang calon yang handal dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sementara KPU, dalam hal sosialisasi masih perlu lebih gencar lagi. Sehingga bisa benar-benar menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mensosialisasikan pemilu. Kalau tidak, mungkin di pemilu selanjutnya akan semakin banyak masyarakat yang memilih untuk golput, ” terangnya, dikutip dari laman website.http://www.umy.ac.id/pemilu-belum-penuhi-harapan-masyarakat.html.

Namun, terlepas dari penilaian pemilu Indonesia sudah berkualitas atau belum, ada beberapa langkah yang harus terus didorong agar penerapan demokrasi di Indonesia terus mebaik, yakni, pemilu harus berlangsung sesuai azasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kemudian pemilih harus cerdas dan beritegritas, pemilih mampu mengenali calon yang berkualitas dan bermoral  baik serta tidak tergoda bujuk rayu politik uang, selajutnya tanggung jawab juga ada ditangan partai politik untuk menjaring calon yang kapabel, bukan calon legislative atau calon kepala daerah bermental korup. Untuk finishing, maka penyelegara dalam hal ini KPU dan Bawaslu serta jajaranya mampu  menjalankan tupoksinya dengan baik dan benar, ditambah dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Jika elemen-elemen diatas sudah berjalan direlnya masing-masing, maka meski tidak dinyatakan dalam bentuk statemen, maka kulitas pemilu secara perlahan tapi pasti akan sesuai harapan kita semua. Jika kondisi ini sudah terjadi, kembali kepada teori kulitas dalam perspektif Total Quality Management (TQM). “kualitas dipandang secara lebih luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia. Kualitas merupakan suatu proses didalam penilaian suatu produk atau jasa yang akan dirasakan langsung dari pelanggan atau si penerima pelayanan. (*)

Penulis saat ini dipercaya sebagai angggota Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPD KNPI Propinsi Jambi Periode 2018-2020, dan pernah menjabat sebagai presidium Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Jambi Periode 2003-2005.