Jika Laporan Ditolak, M Syaihu Siap Koreksi Ke Bawaslu RI

SAROLANGUN – Suana mendebarkan, kini tengah melanda bagi para pihak yang berkaitan dengan Sidang putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 yang ditangani Bawaslu Sarolangun yang akan kembali digelar pada Rabu (24/10) pagi.

Hal inipun, banyak ditunggu oleh masyarakat Sarolangun yang masih penasaran dengan hasil dari putusan sidang Bawaslu tersebut.

Sebab, pihak pelapor dan terlapor
sudah menjalani tahapan proses sidang yang dilaksanakan secara meraton, diantaranya pihak pelapor sudah menyampaikan laporan
dugaan pelanggaran, kemudian pihak terlapor sudah menjawab laporan pelapor, pihak pelapor juga sudah menghadirkan saksi
dan menyampaikan bukti. Menariknya lagi, pihak pelapor dan terlapor sudah menyampaikan kesimpulan.

H Muhammad Syaihu saat dikonfirmasi via ponsel Senin (22/10) malam, mengatakan dirinya sangat yakin putusan Bawaslu
terhadap laporannya dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dikabulkan oleh hakim majelis.

Pasalnya, jika bicara fair dan berdasarkan fakta persidangan, kata Muhammad Syaihu, tidak ada kemungkinan laporan pelapor ditolak. Namun, entahlah kalau ada intervensi atau tekanan lain.

“Dalam persidangan ada yang menang dan ada yang kalah, itu pun ada konsekuensinya,” ujarnya.

Dijelaskan H Muhammad Syaihu, pasca putusan sidang dugaan pelanggaran administratif Bawaslu nanti, itu ada yang namanya masa koreksi, dalam hal ini pihaknya akan melakukan koreksi atau melaporkan
ke pihak Bawaslu RI Jakarta, jikalau laporannya ditolak.

“Misalkan muncul kemungkinan buruk, laporan kami ditolak, maka kami akan menempuh langkah selanjutnya untuk melakukan koreksi
ke Bawaslu RI. Hari Rabu (24/10) kita akan menerima putusan, maka pada hari itu langsung berkas akan dibawa ke Bawaslu RI, sebab ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, jangan sampai dipermainkan oleh penyelenggara Pemilu,” katanya.

Lebih jauh dikatakan H Muhammad Syaihu, pada  tahun 2015-2020, ia menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sarolangun,
setelah itu diganti Syahrial Gunawan pada tahun 2016.

Pada saat ia menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun hingga Kasasi Mahkamah Agung (MA), maka SK Syahrial Gunawan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan batal secara hukum, karena dikuatkan dengan putusan PN Sarolangun dan MA. Dengan putusan MA tersebut, SK Syahrial Gunawan sebagai Ketua DPC PDI 2016
Perjuangan, tentu saja tidak berlaku lagi. Sebab, jabatan Ketua dan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Sarolangun kembali pada SK
2015.

“Terkait saya mundur dari Parpol, bukanlah serta merta Syahrial Gunawan harus menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, karena sudah ada putusan MA yang inkrah, semestinya ada pemilihan ulang Ketua DPC PDI Perjuangan melalui musyawarah cabang atau Konpercab dan  pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan itu tidak boleh dilakukan dengan cara ditunjuk.

“Kalau SK DPP PDI Perjuangan Nomor: 05.04-C/KPTS-DPC/DPP/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017 yang digunakan DPC PDI
Perjuangan mendaftar bakal calon anggota DPRD Sarolangun pada Pemilu 2019 sudah dijadikan bukti surat dalam persidangan
perkara Nomor 17/Pdt-Sus. Parpol/2017/PN.Srl. Malah telah dijadikan pula pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, karena putusan PN Sarolangun dan MA memenangkan kami, otomatis bukti SK DPC PDI Perjuangan 2017 gugur,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Sarolangun, Muhammad Fakhri saat dimintai keterangan via ponsel Senin (22/10) malam, terkait langkah yang
akan diambil KPU, seandainya hakim majelis Bawaslu menolak eksepsi dan pokok perkara yang disampaikan dalam jawaban terlapor,
dikatakan Muhammad Fakhri, jika putusan Bawaslu belum ada, maka pihaknya belum bisa mengambil langkah.

“Yang jelas kita tunggu putusan dulu, kalau putusan belum tahu ada tapi kita sudah merancang itukan tidak mungkin. Pastinya kita sudah optimal, kita tunduk akan putusan Bawaslu,” pungkasnya.

Penulis : Husnil Aqili
Editor    : Amarullah Koto