Dinamika Polemik 7 DPRD Sarolangun Pindah Partai. Nyaleg Lewat Partai Lain

Menurut Analisis Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Jambi
Dr. Dedek Kusnadi.M.Si.MM

JAMBI -Tujuh anggota DPRD Sarolangun yang saat ini mengundurkan diri dikarenakan mencalonkan dirinya di Pileg 2019 dan pindah partai, resmi diberhentikan dengan hormat sesuai SK Gubernur Jambi nomor 958/KEP.GUB/SERDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dan diterima oleh Pemkab Sarolangun pada Jum’at (28/9/2018) lalu.

Pemberhentian tersebut tertuju kepada tujuh anggota DPRD Sarolangun yaitu, M Syaihu, Cik Marleni, Aang Purnama, Jannatul Firdaus, Hapis, Azakil Azmi, dan Mulyadi. Namun, hingga kini mereka masih tetap menjabat dan belum di PAW.
Menurut pengamat politik Dr Dedek Kusnadi,M.Si.MM anggota dewan yang pindah partai politik untuk mendaftarkan diri sebagai caleg pada Pemilu 2019 harus mundur dari posisinya sebagai legislator atau anggota dewan.

Dedek menegaskan bahwa anggota dewan yang mendaftar bacaleg menggunakan bendera parpol lain berarti sudah tidak mewakili parpol yang telah meloloskannya duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, karena pada saat duduk mewakili Perpanjangan Tangan Publik mengunakan Bendera Partai Politik sebagi sarat ketentuan UU agar dapat di sahkan atas keterwakilan nya, maka jelas sudah seorang Dewan mewakili pilihan Publik dari Partai yang menghantarkan nya ke Kursi legislatif.

“Aneh kalau ada anggota DPRD yang pindah partai, tapi tetap ngotot tidak mau mundur .”Mereka mesti baca aturan dan mestinya paham dengan konsekuensinya,”dalam kontex Konsekuensi Politik, Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia Ujar Akademisi Muda Ilmu Politik dan Pemerintahan di Universitas Islam Negeri (UIN) STS Jambi ini.

Pria yang akrab disapa Bung Dedek itu kemudian memaparkan bahwa ada dua regulasi yang mengatur soal pindah partai ini. Satu aturan tentang pemerintahan daerah yang diatur dalam UU 23 Nomor 2014 dan satu lagi regulasi pemilu yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. “Kedua regulasi itu sama-sama mengatur anggota DPRD yang pindah partai harus mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pergantian antar waktu (PAW) dapat dilakukan terhadap anggota DPR/DPRD jika yang bersangkutan berhenti dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.

Pasal 139 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan secara eksplisit bahwa salah satu sebab anggota DPR/DPRD diberhentikan antar waktu, jika menjadi anggota partai politik lain.

“Artinya, norma ini berlaku mutlak terhadap anggota DPRD yang menyatakan diri bergabung dengan partai politik lain,” jelasnya. Selain itu, lanjutnya, dalam UU Nomor 7 Thaun 2017 tentang Pemilu juga disebutkan salah satu persyaratan bakal caleg adalah menjadi anggota parpol (Pasal 240 ayat 1 huruf n).
“Artinya, saat mendaftar ke KPU, bakal caleg yang pindah parpol itu sudah menjadi anggota parpol baru, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (Pasal 240 ayat 2 huruf i),” jelasnya.

Dengan demikian, konsekuensi hukum atas status pindah parpol tersebut mengharuskan sang legislator mundur sebagai wakil rakyat. Secara teknis, menurut Dedek, saat mendaftar ke KPU, bacaleg itu harus melampirkan dokumen terkait pengunduran diri tersebut, mulai dari formulir model BB-1, surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang ditujukan kepada ketua DPRD, tanda terima dari pejabat yangg berwenang (sekretariat DPRD) atas penyerahan surat pengunduran diri itu, dan surat keterangan dari sekretariat DPRD jika pengajuan pengunduran diri itu sedang diproses.

Polemik 7 Dewan Sarolangun yang belum di PAW ini berimbas pada pengesahan APBD P Sarolangun. Hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2018 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2018 belum disahkan oleh pihak DPRD (legislatif) serta eksekutif setempat.

Sedangkan batas pengesahan APBD-P menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, yaitu tanggal 30 September setiap tahunnya, atau tiga bulan sebelum anggaran murni dibahas.

Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri mengatakan bahwa batas akhir pengesahan APBD Perubahan itu seharusnya dilaksanakan pada 30 September kemarin. Namun, dikarenakan ada persoalan internal di DPRD Sarolangun, rencana awal dilakukan paripurna di dewan pada Jumat terpaksa ditunda.

“Kita kemarin sudah berupaya untuk APBD Perubahan disahkan bulan September, namun karena ada proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) kemarin sehingga terhambat. Begitu juga telah selesai surat pemberhentian 7 anggota dewan. Harapan kita kemarin hari Jumat itu sudah dilaksanakan paripurna, namun masih juga menunda untuk hari senin,” katanya.

Meski demikian, kata Wabup, pihak legislatif akan berupaya untuk melakulan konsultasi ke Kementrian, dalam tindak lanjut penundaan pengesahan APBD Perubahan tahun 2018 ini. Katanya.

Paripurna pengesahan APBD Perubahan akan tetap dilakukan meski sudah terlambat. “Karena sesuai ketentuan batas akhir itu tanggal 30 September, namun teman-teman di dewan masih ingin mengajukan konsultasi ke kementrian,” katanya.

Keterlambatan pengesahan APBD Perubahan ini, juga disebabkan adanya perdebatan soal 7 Anggota DPRD Sarolangun, yang pindah partai politik pada Pileg 2019 mendatang.

Sesuai edaran Kementrian bagi anggota dewan yang pindah parpol dalam pencalonan legislatif tahun 2019 mendatang, akan diberhentikan dan tidak berhak lagi sebagai anggota dewan.
Akibatnya, pada pembahasan APBD Perubahan, pekan lalu terjadi perdebatan di tubuh internal dewan.

Ada anggota yang meminta agar diberhentikan dengan adanya SK pemberhentian, karena menurut penafsiran para anggota dewan, mereka dilantik sebagai anggota dewan dengan adanya SK, begitu juga sebaliknya jika harus diberhentikan maka harus dengan SK.

“Sekarang ini masih gantung. Kemarin dengan adanya persoalan 7 anggota dewan, ada penafsiran mereka tetap ikut dalam pembahasan, sepanjang tidak melanggar aturan kita tidak permasalahkan,” kata Wabup. Namun edaran kementrian setelah diumumkan DCT, bagi yang pindah parpol tidak punya hak lagi sebagai anggota dewan dan menerima gaji di dewan itu.

“Namun penafsiran mereka diangkat dengan SK maka diberhentikan harus dengan SK. Tapi kami Pemkab tidak ada kewenangan membahas itu,” katanya.

Kemudian kata Wabup, jika memang APBD Perubahan tahun 2018 ini tidak disahkan, maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah, yang seharusnya bisa dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Sehingga yang akan dirugikan selain pihak eksekutif tentunya akan berdampak terhadap masyarakat.
“Pertama yang jelas kalau tidak tercover APBD Perubahan ini mungkin di APBD murni tahun 2019 akan dituntaskan. Kemudian meskinya pembangunan bisa dirasakan masyarakat tahun ini, tapi akhirnya terpaksa harus di akukan tahun depan. Kalau masalah perjalanan dinas tahun depan masih bisa dibayar,” katanya.

Ketua DPRD Syaihu menegaskan ke tujuh anggota DPRD Sarolangun itu, termasuk dirinya tetap sah sebagai anggota DPRD sebelum SK pemberhentian dari gubernur keluar. Termasuk dirinya juga masih sah sebagai Ketua DPRD Sarolangun saat mengupayakan pelaksanaan paripurna dan membuktikan kehadirannya pada waktu pelantikan kepala desa.
“Buktinya saat pelantikan Kades tanggal 26 September Pak Bupati masih memanggil saya sebagai Ketua DPRD Sarolangun, jadi kalau pada saat itu, jika ada yang menganggap saya bukan lagi Ketua DPRD berarti tak tahu aturan, karena saat itu SK pemberhentian dari Gubernur belum keluar,” terangnya.(*)