Bupati Sarolangun Tingkatkan PAD Lewat Sektor Perpajakan

NETIZENEWS.CO.ID/SAROLANGUN-Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun giat berbenah meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) diantaranya melalui sektor Perpajakan dengan dasar Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 45 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 15 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Adapun Objek Pajak dalam pasal 3 ayat 1 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yg dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Ayat 2 Listrik yg dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua pembangkit listrik.

Kemudian Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak dalam pasal 6 ayat 1 Tarif Pajak Penerangan Jalan PLN ditetapkan 10%. Ayat 2 Tarif Pajak Penerangan Jalan dari penggunaan tenaga listrik sumber lain oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3%, ayat 3 Tarif Pajak Penerangan Jalan dari penggunaan tenaga listrik yg dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5%.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melalui Kabid Pendapatan Muhammad Adhim, SE, mengatakan diruang kerjanya, Optimis Pendapatan Anggaran Daerah Kab. Sarolangun kedepannya lebih meningkat lagi, semua sektor digerakkan antara lain dari sektor PPJ, yg selama ini hanya Perusahaan PT. BWP Meruap yg selalu taat dengan kewajiban untuk membayar PPJ Non PLN melalui Kas Daerah Kab. Sarolangun sebesar 320 juta/tahun, sementara Puluhan perusahaan yg ada di Kab. Sarolangun belum terjamah, maka dari itu kami akan berusaha berkoordinasi kepada pihak perusahaan yg ada di Kab. Sarolangun agar taat dengan kewajibanya untuk membayar PPJ sesuai regulasi yg ada, saya yakin kedepannya PAD Kita meningkat, semoga perekonomian masyarakat Kab. Sarolangun lebih maju sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam rangka menuju Sarolangun Lebih Sejahtera, tegasnya.

Selain dari penghasilan PPJ dan ditambah dengan penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan, saat netizenews.co.id bertandang di BPPRD, rabu (6/9/2017) Kabid PBB Sulaiman, SE, dengan harapan yg sama dalam peningkatan PAD menghimbau kepada masyarakat wajib pajak agar dapat menyelesaikan tunggakan PBB nya karena akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2017, karena Pajak PBB adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita dalam menunjang pembangunan Kab. Sarolangun, baik pembangunan fisik maupun non fisik, karena Pajak merupakan sumber mendasar Pendapatan Anggaran Daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan  bagi masyarakat Kab. Sarolangun.

Lanjutnya, dalam meningkatkan PAD Kab. Sarolangun diperlukan kinerja BPPRD yg lebih keras lagi untuk pengumpulan lewat sektor Pajak diantaranya melakukan Pendataan, Penilaian, dan Penagihan dari sektor penerima PBB supaya lebih cepat, tepat, dan terealisasi penagihannya, maka diharapkan pencatatan SPPT PBB-P2 dilakukan pada peroide 2017 akhir atau lebih tepat jatuh bulan Desember 2017, dengan demikian penyebaran SPPT PBB-P2 dilakukan pada bulan Januari 2018, sesuai himbauan Bupati Sarolangun H. Cek Endra dan Wakil Bupati Sarolangun H. Hilallatil Badri beberapa waktu yg lalu agar dapat terealisasi PBB-P2 tahun 2018 lebih cepat, katanya.

(Sopyan Abusro)