Bupati Sarolangun mengeluar Surat Edaran terkait THR Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan

SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para karyawan perusahaan tampaknya benar-benar serius. Hal itu terwujud dengan dibukanya posko pengaduan THR untuk para keryawan perusahaan.

Hal itu dikatakan oleh Kadis Nakertran melalui Kabid Hubungan Insdutri Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sarolangun Bustanil Arifin.

Dikatakan Bustanil, posko pengaduan THR ini ditujukan sebagai fasilitas kepada karyawan, yang ingin megadukan jika hak THR tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kamis (23/5/2019).

Menurut Bustanil, sesuai dengan Peraturan Kemenaker RI no 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, perusahaan wajib memberikan THR para karyawan paling lambat tujuh hari sebelum hari lebaran. Sementara besaran THR yakni satu bulan gaji pokok.

“Ya sesuai peraturan menteri, perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan sebesar satu bulan gaji tujuh hari sebelum hari H,” kata Bustanil.

Bupati Sarolangun juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait perihal tersebut. Namun pada surat edaran itu, dibunyikan hanya karyawan yang telah memiliki masa kerja satu tahun mendapatkan THR sebesar gaji. Sementara yang belum satu tahun untuk diberikan secara proporsional dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada
Bustanil juga mengatakan ada 100 perusahaan yang ada dikabaputen sarolangun yang belum memberi kan THR.

(Afdol)